Rekrutmen Taruna Akpol 2025, "As SDM Kapolri: Hanya Catar Terbaik Yang Akan Terpilih, Rekrutmen Hanya Jalur Reguler

tribratanews.polri.go.id

Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Oleh Dokter PPDS UI

tribratanews.polri.go.id

Pertemuan RI – AS Terwujud di Awal, Berhasil Sepakati Kebijakan Tarif Akan Diselesaikan Dalam 60 Hari Ke Depan

ekon.go.id

Mencermati berbagai dinamika dalam kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS), Pemerintah Republik Indonesia (RI) merespons cepat dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Delegasi ke AS, bersama beberapa Pimpinan Kementerian/ Lembaga, yang terkait langsung dengan isu dan kebijakan Tarif Resiprokal AS. Delegasi Indonesia ditargetkan bertemu dengan 4 Pejabat utama AS yang terkait dengan isu dan kebijakan tarif antara lain Secretary of State AS, United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce AS, serta Secretary of Treasury AS. Juga dengan berbagai Asosiasi Usaha, Lembaga dan pihak swasta serta pihak lain di AS.

Pergub Komisi Informasi Akan Direvisi, Biro Hukum dan KI Sulbar Lakukan Penyesuaian

berita.sulbarprov.go.id

Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Bertempat di Home Stay Nurtista Mamuju, Selasa (15 April 2025), pertemuan tersebut dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal, didampingi Analis Hukum, Rina. Hadir, Ketua dan Anggota KI Sulbar. Pertemuan bertujuan untuk memastikan apakah pergub tersebut masih relevan atau tidak untuk digunakan sebagai pedoman bagi Komisioner KI Sulbar dalam melaksanakan kegiataannya saat ini, sebelum dilakukan perubahan atau…

Inspektorat Daerah Kota Bekasi Gelar Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

bekasikota.go.id

Kota Bekasi - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawasan aparatur internal Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

Bupati Lumajang: Solusi untuk Guru Non-NIP Melalui Pendekatan Terukur dan Terkoordinasi

portalberita.lumajangkab.go.id

Menanggapi munculnya sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait honor guru Non-NIP, khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan juga menyangkut batas kewenangan antarlembaga.