Berita Terbaru

Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024, 1 Dekade Reforma Agraria di Indonesia

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Reforma Agraria (RA) Summit 2024 pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Rangkaian pertemuan puncak ini diawali dengan kegiatan Sambung Rasa Reforma Agraria yang membahas implementasi Reforma Agraria selama 1 dekade terakhir. Ketua Pelaksana RA Summit 2024, Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengungkapkan, RA Summit ini adalah tindak lanjut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023. "Kita memiliki tujuan, yaitu penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029," jelas Dwi Budi Martono pada Jumat (14/06/2024). Berangkat dari Deklarasi GTRA Karimun 2023, RA Summit 2024 membahas empat fokus, yaitu Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. Untuk membahas keempat poin ini sebelumnya sudah diadakan dua kali Workshop bersama dengan pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, Dwi Budi Martono melaporkan bahwa di hari kedua RA Summit 2024, yaitu Sabtu (15/06/2024) adalah puncak pertemuan ini yang menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria. Rencananya akan ditayangkan video kaleidoskop dan sambutan langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang 1 Dekade Reforma Agraria periode 2014-2024. Di samping itu, akan dilakukan penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan penyerahan 210 Sertipikat Tanah Elektronik. Adapun sertipikat yang akan diserahkan meliputi sertipikat hasil Redistribusi Tanah; sertipikat objek yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.  "Penyerahan sertipikat untuk eks pengungsi Timor-Timur ini menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun," jelas Dwi Budi Martono.  Pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini menghadirkan beberapa panelis. Pembicara tersebut antara lain Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan, Lahan, dan Air, World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.  RA Summit 2024 hari pertama ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta 523 peserta yang terdiri dari pimpinan sejumlah kementerian/lembaga yang tergabung ke dalam Tim Percepatan Reforma Agraria, pimpinan Reforma Agraria di daerah, akademisi, dan CSO. (AR/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Reformasi Kinerja yang Lebih Baik, BKN Rancang Ulang Peta Proses Bisnis Pasca Penetapan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan kegiatan Konsensus Perancangan Peta Proses Bisnis Dalam Rangka Reformasi…

Kementerian ATR/BPN Akan Gelar Reforma Agraria Summit 2024, Tindak Lanjut 1 Dekade Pelaksanaan Reforma Agraria

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria akan menggelar Reforma Agraria Summit Bali 2024 pada 14-15 Juni 2024. Acara yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar ini diagendakan membahas sejumlah poin penting implementasi Reforma Agraria selama 1 dekade terakhir. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut Reforma Agraria adalah perjalanan yang panjang, namun mempunyai lintasan yang jelas. "Tahun ini kita mengevaluasi bagaimana capaian Reforma Agraria sekaligus ingin melihat tantangan-tantangan yang perlu kita capai di tahun-tahun mendatang," ujarnya saat ditemui di The Meru Sanur dalam rangka persiapan akhir pelaksanaan Reforma Agraria Summit, Kamis (13/06/2024). Sebagai informasi, Reforma Agraria Summit 2024 ini merupakan lanjutan dari kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 lalu. GTRA Summit 2023 itu menghasilkan deklarasi yang memerlukan sebuah rencana aksi, sehingga pada penghelatan 2024 ini akan dilakukan tindak lanjut akan rencana aksi tersebut.  "Tentu harapan kita adalah bagaimana kita dapat menuntaskan berbagai persoalan Reforma Agraria melalui berbagai rencana aksi. Kita juga ingin membuat database yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Reforma Agraria di pemerintahan selanjutnya," terang Dirjen Penataan Agraria.  Ketua Pelaksana Reforma Agraria Summit 2024, yaitu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa persiapan acara puncak kali ini mengutamakan dua hal, yakni sisi penyelenggaraan dan sisi persiapan substansi materi terkait Reforma Agraria. "Kita ingin menampilkan capaian Reforma Agraria selama 10 tahun terakhir, terlebih 2024 ini adalah penghujung tahun untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024," ucap Dwi Budi Martono. Ketika ditanya kenapa Bali terpilih menjadi tempat acara penghelatan akbar ini, Ketua Pelaksana Reforma Agraria Summit Bali 2024 menjawab dengan tegas bahwa Provinsi Bali memang tempat yang tepat. Provinsi Bali menjadi contoh provinsi yang penerapan Reforma Agrarianya senantiasa berkembang dengan baik.  "Provinsi Bali ini memiliki Kota dan Kabupaten Lengkap yang paling banyak (100% bidang tanah terdaftar, red), implementasi layanan elektronik dan Sertipikat Tanah Elektronik juga sangat mumpuni. Banyak model yang bisa menjadi success story di Provinsi Bali. Saya berharap banyak stakeholder turut hadir dalam kegiatan Reforma Agraria ini," pungkas Dwi Budi Martono. (AR/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Ditutup 13 Juni Pukul 23.59 WIB, Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 Diserbu 161.216 Pelamar

Jakarta – Humas BKN, Pendaftaran seleksi sekolah kedinasan tahun anggaran 2024 telah ditutup pada Kamis, 13 Juni 2024.…

TERPOPULER MINGGU INI

Tanam Bawang Usai Tanam Patok, Menteri AHY: Mari Berkontribusi terhadap Ketahanan Pangan

Depok - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanam bibit bawang di Urban Farming Ketahanan Pangan Kota Depok, Kamis (06/06/2024) siang. 

“Saya bersyukur dan senang sekali walaupun tidak direncanakan sebelumnya, tetapi bisa secara langsung berkunjung ke salah satu proyek yang penting, ketahanan pangan yang dijalankan oleh jajaran Kodim 0508 Depok. Tentunya bekerja sama, bersinergi dengan berbagai instansi lainnya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Dandim, Kolonel Infantri Iman Widhiarto yang telah melakukan berbagai upaya berkontribusi pada ketahanan pangan, bukan hanya di Depok atau Jawa Barat, tapi tentunya ini akan berkontribusi secara nasional,” ucap Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa ini adalah agenda dadakan yang baru diinfokan tadi pagi. “Cerita sedikit ya, saya baru meninjau lapangan karena target saya selain tentunya menjalankan tugas-tugas di kementerian, di kantor, tapi juga lebih sering sebetulnya turun ke lapangan. Tadi melakukan kerja lapangan sekaligus meninjau pelaksanaan pemasangan patok dan pengukuran lahan, pengukuran tanah menggunakan GPS. Tentunya ini niatnya adalah bagaimana kita terus menata ruang wilayah di Indonesia, Jawa Barat, termasuk Depok agar masyarakatnya itu semua memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah yang jelas, sehingga memiliki kekuatan hukum. Bapak/Ibu tahu banyak sekali permasalahan lahan karena tumpang tindih, baik antar warga maupun antara masyarakat dengan korporasi, bahkan dengan aset pemerintah,” ceritanya.

“Jadi ini sering terjadi di sana-sini. Oleh karena itu, semangat kita dari Bapak Presiden Joko Widodo, kebijakan Reforma Agraria, termasuk di antaranya bagaimana setiap masyarakat memiliki sertipikat. Kita sekarang punya Sertipikat Tanah Elektronik sebetulnya, yang lebih mudah, lebih aman, dan lebih menguntungkan secara ekonomi. Ini sesuatu yang harus terus kita jaga. Nah kemudian tadi Pak Dandim, karena ini sebetulnya dulu cukup sering berkomunikasi saat kita di Angkatan Darat, tanya ke saya, ada waktu tidak kalau mampir sebentar di urban farming?” sambung Menteri AHY.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menurut Dandim 0508 Depok, hari ini akan menjadi hari pertama untuk penanaman bawang. “Saya bilang, Berapa jauh? Ternyata tidak terlalu jauh. Wah, InsyaaAllah saya akan datang dan tanpa direncanakan bisa hadir di sini, terima kasih sekali lagi, dan ternyata benar sudah siap,” beber Menteri AHY.

Menteri AHY juga menekankan pentingnya ketahanan pangan di masa depan, mengingat jumlah manusia juga semakin banyak. “Kalau kita berbicara manusia semakin banyak, sudah pasti butuh makan semakin banyak. Indonesia harus punya ketahanan pangan dan itu dimulai dari produktivitas pertanian. Siapa yang melakukan? Dia para petani di sektor agrikultur, termasuk bisnis harus semakin kuat untuk agribisnisnya tetapi yang dijalankan oleh TNI, Angkatan Darat hari ini luar biasa karena sebetulnya bukan tugas utamanya, tetapi demi Indonesia, demi rakyat, berjibaku untuk sama-sama membangun ketahanan pangan. Kan tugas tentara, tapi musuh kita bukan hanya musuh yang pakai senjata, tapi musuh kita juga soal kelaparan,” ujar AHY.

“Kalau terjadi kekeringan tanah, tidak ada produk tani, banyak yang kelaparan, ada yang stunting, ada yang tidak bisa makan, itu juga jadi konflik, jadi masalah. Jadi itu juga tugas kita sebetulnya. Tugas kita semuanya. Jadi saya apresiasi sekali lagi, mudah-mudahan dengan pembangunan yang terus tumbuh, kita juga tetap bisa menjaga lingkungan. Jangan sampai tanah kita hanya untuk pembangunan fisik tetapi makin lama makin berkurang tanamannya ataupun pohon-pohonnya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, mari sama-sama kita jaga dengan baik. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini. Mudah-mudahan sukses urban farming-nya dan juga bisa menghadirkan nilai ekonomi yang baik untuk masyarakat, pengelola dan penggarap bersama-sama dengan jajaran Kodim,” pungkas Menteri AHY.

Menteri AHY dalam kesempatan ini mengenakan kemeja lengan pendek berwarna coklat, topi, serta sepatu boot saat melakukan penanaman bawang. Turut mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (ADT/PHAL)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Penataan Akses dalam Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sleman – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) gencar melaksanakan Reforma Agraria (RA) melalui penataan aset dan akses yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi masyarakat Indonesia. Program Strategis Nasional (PSN) ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Agraria atau pertanahan merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia yang juga sebagai kedaulatan pangan, energi, dan air, sehingga agraria harus dikelola dengan baik agar pembangunannya berkelanjutan berdampak,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dalam Seminar Nasional dalam rangka RA Summit Bali 2024 yang berlangsung secara daring dan luring di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada Kamis (06/06/2024).

Dalam seminar yang mengangkat tema “Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” ini, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa penataan aset baik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun Redistribusi Tanah diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan juga penataan akses untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Komitmen Bapak Presiden terkait dengan Reforma Agraria ini adalah tanah harus memberikan dampak, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tanah pertanian, produktivitasnya harus meningkat. Kalau untuk permukiman, maka harus asri, efisien, lingkungannya tertata dengan baik. Makna di situ adalah bagaimana tanah harus diberikan akses,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua STPN, Senthot Sudirman menjelaskan bahwa penataan akses merupakan program yang harus diakselerasi meliputi proses hulu ke hilir. Ia menyebutkan, tanah berada di wilayah administrasi desa dan kelurahan. Demikian halnya, manusia sebagai pengelola aset tanah untuk kesejahteraan ada di wilayah desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu, saya mengusulkan gagasan kepada semua pihak khususnya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di seluruh Indonesia untuk segera menggarap penataan akses berbasis wilayah desa secara lengkap, bermodalkan aset masyarakat berupa bidang-bidang tanah bersertipikat lengkap di desa dan kelurahan lengkap,” tutur Senthot Sudirman.

Menurutnya, membangun penataan akses berbasis Desa dan Kelurahan Lengkap yang bisa dimulai dengan pilot project penting untuk segera dilakukan. “Tentu karakter fisik dan non fisik dari setiap desa dan kelurahan akan berbeda. Tentu juga akan muncul atau bisa dirumuskan usaha yang berbeda, para pihak yang terlibat dan potensi berbeda. Oleh karena itu, GTRA juga harus dikondisikan untuk ada dan menjangkau sampai wilayah administrasi desa dan kelurahan,” tegas Ketua STPN.

Turut hadir sebagai narasumber dalam seminar ini, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran, Nia Kurniati; Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Lilis Mulyani; Senior Manager World Resources Institute (WRI), Rakhmat Hidayat; Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jangkung Handoyo Mulyo; Guru Besar Hukum Agraria Universitas Brawijaya, Imam Koeswahyono; dan Dosen STPN, Nazir Salim. Sesi pemaparan dan tanya jawab oleh para narasumber dalam kegiatan ini dimoderatori oleh Dosen STPN, Trisnanti Widi Rineksi. (YS/RT)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id