Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel (kiri) duduk disebelah Gubernur Kalsel (kanan) saat rakor pemberantasan korupsi BANJARMASIN – Seluas 20.351 hektar lahan kritis belum ditangani oleh 23 pemegang IPPKH, karena belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp536 miliar. Hal itu diungkapkan Rudy Mahani Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Adapun agenda utama...