BPKP provinsi Kalsel saat mengunjungi pemerintah provinsi Kalsel BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap mengungkapkan, ada 4 proyek strategis bernilai Rp18,951 trilyun, gagal mengambil peluang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Padahal, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan COVID-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar. Hasil evaluasi BPKP terkini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum memahami skema KPBU. Pengaturan KPBU tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, sebagai pengganti Perpres 67 Tahun 2005 yang telah beberapa kali diubah. Contoh pembangunan infrastuktur...