Internasionalisasi Bahasa Indonesia, UM Resmikan Program Magister BIPA sekaligus Gelar Kuliah Tamu

um.ac.id

Menteri AHY Gebuk Mafia Tanah di Sultra, Selamatkan Potensi Kerugian Masyarakat dan Negara Rp306,4 Miliar

atrbpn.go.id

Kendari - Potensi kerugian negara senilai Rp306,4 miliar berhasil dihindari berkat kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam konferensi pers di Markas Polda Sultra pada Jumat (26/04/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sultra, Kombes Pol. Yun Imanullah mengungkapkan, terdapat dua Target Operasi di Sultra yang sudah berstatus P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan jumlah tersangka dua orang. “Dari operasi ini, kita memiliki pembelajaran penting. Walaupun korban sudah punya Sertipikat Hak Milik, tetap saja mafia tanah bisa merampas tanah miliknya. Pembelajaran yang kedua, meskipun awalnya korban dikalahkan oleh pengadilan tetapi pada akhirnya sertipikat yang dimiliki korban pula yang bisa menyelamatkan kekayaannya. Inilah pentingnya mendaftarkan, menyertipikatkan tanah,” ujar Menteri AHY. Menteri AHY menjelaskan, total luas potensi kerugian objek tanah dari Target Operasi ini mencapai 40 hektare dan bernilai total Rp306,4 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian masyarakat sebesar Rp297 miliar dan kerugian negara berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp1,4 miliar. “Keberanian korban melaporkan kejahatan mafia tanah ini menyelamatkan negara dari potensi kerugian sampai Rp306,4 miliar. Ini sangat besar. Apa yang dilakukan para tersangka mafia tanah ini bukan hanya melanggar hukum tapi juga merugikan secara ekonomi karena tanah tersebut tidak bisa diolah dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN. Pada kesempatan yang sama, Irwasda Polda Sultra, Kombes Pol. Yun Imanullah mengatakan, sinergi dan kolaborasi pemberantasan mafia tanah antara Kementerian ATR/BPN dan Polda berjalan baik. “Kami akan meningkatkan lagi tugas-tugas penanganan mafia tanah,” janjinya. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; sejumlah Staf Ahli dan Staf Khusus; Direktur Pencegahan Konflik Pertanahan sekaligus Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah, Arif Rachman; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Asep Heri beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. Turut hadir, perwakilan Kejaksaan Negeri Sultra, Forkopimda Sultra, Polda Sultra, beserta Kapolres se-Sultra. (YS/PHAL) #KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Teatrikal Jaipongan Gedeng Waru Beraksi di Grand Final Pasanggiri Moka Sumedang

sumedangkab.go.id

Penulis :Pupuh S Wijaya |Editor :Deddi RustandiALUN-ALUN -Penampilan Teatrikal Nyi Mas Cukang Gede ...

Pj. Bupati Madiun Ajak Rombongan OPD Silaturahmi Kyai Sepuh

madiunkab.go.id

Momen lebaran, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, bersama rombongan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunjungi beberapa kyai sepuh di Kabupaten Madiun. Kunjungan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi dengan para kiai sepuh. Jumat (26/4/2024) Beberapa kediaman kiai sepuh yang dikunjungi dintaranya Bapak KH. Salamun Ahmadi Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari Bapak KH. Nawawi, Desa Jogadayuh, Kecamatan Geger ...

Ini Harapan Pj Bupati Saat Kukuhkan Pengurus LPTQ Ka

portal.gorutkab.go.id

Pada pelaksanaan Pembukaan MTQ ke-9 Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, Penjabat (Pj) Bupati Gorontal

Tutup Musrenbang RPJPD, RKPD dan Otsus, Pj Sekda : Eksekusinya Harus Memberikan Manfaat Sebesar-besarnya bagi Rakyat

papua.go.id

Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otsus 2025, resmi ditutup.