Di era otonomi daerah saat ini pelaksanaan pembangunan daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan dirumuskan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Disisi lain, kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBD sangat terbatas sehingga dibutuhkan pembiayaan alternatif, yakni salah satunya dukungan dana tugas pembantuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
Selengkapnya