EFISIENSI PEMELIHARAAN DAN TEMPAT PENYIMPANAN DENGAN MUSNAHKAN 3.090 ARSIP
04 August 2022

Proses pemusnahan arsip oleh Dispersip Kalsel. MC Kalsel/Jml Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel memusnahkan sebanyak 3.090 arsip fisik yang masa retensinya (simpan) 10 tahun ke atas. Tiga ribu lebih arsip tersebut berasal dari tiga instansi di lingkungan Pemprov Kalsel seperti Badan Keuangan Daerah (Eks Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Kalsel) sebanyak 2.116 berkas arsip tahun 1960-1996. Kemudian, Sekretariat Daerah Kalsel (Eks Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Kalsel) sebanyak 68 berkas arsip tahun 1997-2009, dan Sekretariat Daerah (Eks Biro Pemerintahan Umum dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah...

Selengkapnya

BERITA TERKAIT

Musim Hujan, Sukoharjo Siapkan Strategi Penanggulangan Bencana

PJ GUBERNUR LEPAS KONTINGEN STG KALBAR KE MAGELANG

Wujudkan RTRW Yang Berkualitas, Pemprov Sumsel Gelar Rapat Forum Penataan Ruang Sumsel

Pj Gubernur Safrizal ZA Apresiasi Perjanjian Kerjasama KUR Penggemukan Sapi Bakalan Idul Adha 2024

Haul K.H. Maksum dan K.H. Abdul Chalim Maftuhin, di Lapangan Karang Anom Berlangsung Khidmat

Angkat Popularitas Industri Kreatif, Pemalang Gelar Pekan Raya...

Berita Pilihan

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

Pemkab Gorontalo Gelar Apel Kendis Roda Empat

Meriahkan HKG 2022, PKK Kabupaten Gelar lomba Dana – Dana Caca Danca

Berita Terbaru

Pemkab Demak Gelar Rembuk Stunting 2025 Bupati:...

DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak terus menunjukkan komitmennya dalam menuru...

Pelepasan 97 Calon Jamaah Haji kabupaten Halmahera Utara Musim Haji 1446H/2025

  Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Halmahera Utara (6/5), Bupati Dr Piet Hein Babua, M.Si serta Wakil Bupati Dr Kasman H. Ahmad M.Pd,  melepas 97  Calon Jamaah Haji  Kabupaten Halmahera Utara, Musim Haji 1446H/2025.   Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, untuk menjaga kebersamaan dan nama baik daerah ini. Semoga berangkat lengkap dan pulang lengkap 97 jamaah Haji. Titip pesan untuk mendoakan kami, di Tanah Suci untuk menjadi pemimpin yang amanah dan takut akan Tuhan hingga membawa daerah ini aman dan sejahtera.   Sedangkan Wakil Bupati berpesan, sebagai tamu yang memenuhi panggilan Allah untuk mengingat apa yang diajarkan pada Manasik Haji,…

Menaker: Kebijakan Presiden Prabowo Terkait Outsourcing Jadi Dasar Penyusunan Permenaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan outsourcing yang disampaikan dalam peringatan May Day 2025.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan Presiden tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing."Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun," ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (2/5/2025).Menaker menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo sehubungan dengan outsourcing merupakan bukti bahwa Presiden sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja/buruh Indonesia."Saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan tentunya menyambut baik dan akan siap menjalankan arahan atau kebijakan Presiden Prabowo sehubungan dengan outsourcing tersebut," imbuhnya.Menurut Menaker, persoalan alih daya (outsourcing) telah menjadi isu yang terus disuarakan oleh kalangan pekerja selama hampir dua dekade terakhir.Dalam praktiknya, lanjut Menaker, outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.Menaker menegaskan bahwa segala kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan norma konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa saat ini Kemnaker tengah melakukan kajian untuk menyiapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan. Penyusunan UU tersebut merupakan mandat dari Presiden serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.Selain itu, Kemnaker juga tengah memproses tindak lanjut atas salah satu amar Putusan MK tersebut yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri tentang alih daya.Biro Humas Kemnaker

Menaker : Pekerjaan Layak adalah Hak Asasi Manusia, Bukan Sekadar Penilaian Pemberi Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja."Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Menaker Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5/2025).Menaker mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia."PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.“Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” ujar Atnike.Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.“Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab,” jelas Atnike.“Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.Biro Humas Kemnaker

Menaker: Hubungan Industrial Harmonis Kunci Pembangunan Budaya K3 yang Tangguh!

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyerukan pentingnya membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penguatan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hal itu disampaikannya pada ajang WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA), di Jakarta, Jumat (2/5/2025)."Kunci budaya K3 yang kuat adalah hubungan industrial yang harmonis. Pengusaha harus peduli pada pekerjanya, dan pekerja juga memikirkan keberlanjutan perusahaannya," tegas Menaker Yassierli.Yassierli mengatakan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 298.137 kasus kecelakaan kerja, kemudian melonjak menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023. Hingga Oktober 2024 saja, jumlah kecelakaan yang tercatat sudah mencapai 356.383 kasus.Ia pun menyebut bahwa angka ini belum mencakup sektor informal dan perusahaan yang belum terdaftar, yang mana saat ini diperkirakan baru sekitar 30% dari total perusahaan di Indonesia."Kalau semua kecelakaan kerja tercatat, jumlahnya bisa jauh lebih besar. Ini jadi cermin bahwa masih ada PR besar. Kita belum menanamkan budaya kerja yang benar-benar peduli keselamatan," katanya.Ia juga menekankan bahwa budaya K3 tidak cukup dibangun lewat regulasi saja. Diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan tempat kerja yang aman, manusiawi, dan berkelanjutan."K3 itu bukan hanya compliance (saya harus), tapi harus naik level menjadi care (saya peduli). Dan itu tumbuh dari hubungan kerja yang sehat," tambahnya.Dalam konteks Indonesia Emas 2045, Menaker menyebut bahwa pencapaian besar bangsa akan bergantung pada kualitas budaya kerja, termasuk bagaimana perusahaan dan pekerja bersinergi dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama."Visi bersama itu kuncinya perusahaan maju, pekerja sejahtera. Dan budaya K3 adalah jembatan menuju ke sana," tutupnya.Biro Humas Kemnaker

Menaker Ajak Pejuang Indonesia Kompeten Jadi Penggerak Transformasi Produktivitas Nasional

Jakarta—Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, mengajak Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten (PPIK) untuk turut menjadi penggerak dalam transformasi produktivitas nasional. PPIK merupakan wadah baru dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK).Ajakan tersebut disampaikan Menaker dalam acara Gathering Event B300 GNIK dan Para Pejuang Kompetensi yang digelar di Auditorium Gedung Vokasi, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2025).Dalam sambutannya, Menaker menekankan bahwa peningkatan produktivitas harus dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi pada empat aspek utama, yaitu Process, Product, Policy, dan People (4P). Menurutnya, penguatan pada aspek people atau sumber daya manusia akan berdampak langsung pada perbaikan proses kerja, produk yang dihasilkan, serta kebijakan perusahaan.“Indonesia memiliki banyak industri menengah dan kecil. Bayangkan jika dalam 20 tahun ke depan mereka semua bertransformasi. Bapak dan Ibu, para pejuang kompetensi, kami harapkan menjadi champion perubahan, yaitu mengubah mindset, budaya kerja, cara kerja, hingga pola kerja di dunia industri,” ujar Menaker.Menaker menambahkan bahwa transformasi ini bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan nasional yang akan didukung penuh oleh Kemnaker. Ia pun membuka akses bagi PPIK untuk memanfaatkan balai pelatihan kerja yang berada di bawah naungan Kemnaker sebagai sarana pengembangan SDM.Pada kesempatan tersebut, Menaker juga memperkenalkan program baru bertajuk Best Learning, sebagai bentuk pembaruan dari sistem pemagangan nasional. Ia menilai bahwa program magang selama ini kurang efektif karena dianggap membebani perusahaan.“Sekarang kita persiapkan magang nasional. Kita berharap mereka akan memberikan sesuatu kepada perusahaan,” ucapnya.Ia mengemukakan bahwa Kemnaker kini tengah menyusun modul pelatihan khusus teknologi 4.0 dan digital dengan durasi pelatihan selama tiga bulan. Peserta yang direkrut adalah mereka yang telah memiliki dasar di bidang elektronika industri. Program ini akan diawasi langsung oleh Kemnaker dan menargetkan pelatihan bagi 50.000 peserta sepanjang tahun 2025.Para peserta akan dibekali keterampilan dasar seperti coding dan otomatisasi, peralatan elektronika, serta penerapan teknologi pada smart office, smart warehouse, smart logistics, smart building, smart farming, dan lainnya.“Peserta akan dilatih untuk mampu melakukan problem solving dalam konteks proyek sederhana berbasis teknologi 4.0. Setelah lulus, mereka akan datang ke perusahaan untuk menawarkan solusi,” imbuhnya.Biro Humas Kemnaker

Topik Populer

TERPOPULER HARI INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

Pemkab Gorontalo Gelar Apel Kendis Roda Empat

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional