Dinamikaperekonomian yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap tingkatinflasi secara nasional, begitupun terhadap Kabupaten Purwakarta. Data padaBadan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa bahwainflasi di Kabupaten Purwakarta, saat ini berada diangka 2,09.Demikiandisampaikan Bupati Purwakarta disela Rapat Koordinasi Pengendalian InflasiKabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang digelar secara virtual di Aula Janaka,Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta, Senin 22 Agustus 2022."Dinamikatersebut harus disikapi bersama. Kami, bersama jajaran Pemkab Purwakartalainnya melakukan sejumlah langkah-langkah strategis agar dinamika globaltersebut tidak berpengaruh buruk terhadap perekonimian di KabupatenPurwakarta," kata Ambu Anne.Menurutnya,berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka PengendalianInflasi di Daerah, dan sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasionalterkait Pengendalian Inflasi Daerah, maka diperlukan adanya pengendalianinflasi seperti pengendalian ekonomi, energi dan pangan."Krisisglobal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang meliputi krisis ekonomi,aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Oleh karena itu, perlu diatasi denganadanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitasinfrastruktur dan ketersediaan pangan di setiap daerah," kata Ambu Anne.Selainitu, pengendalian krisis energi dapat diatasi dengan penerapan harga BBM. Saatini BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yangdinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkanindikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifatfundamental.DiIndonesia, disagregasi inflasi IHK dikelompokan menjadi 3 bagian, diantaranya:Pertama, inflasi Inti, yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganyadipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (interaksi permintaan danpenawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang,keseimbangan support demand yang bersifat umum, persistent dan cenderungpermanen), kedua inflasi harga yang diatur pemerintah, seperti inflasi kelompokkomoditas yang harga penjualan ecerannya diatur serta memiliki cakupan berskalanasional, dan ketiga inflasi barang/jasa dengan perkembangan harga yangbergejolak."Selanjutnya,dalam mempertahankan pangan maka diperlukan adanya pertahanan lahan produktif, terutamasawah. Lahan sawah ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," kataAmbu Anne.Kemudian,ia juga mengimbau para Camat serta aparatur Desa untuk mendata pengembangankomoditas pada setiap daerah masing-masing, seperti di Cikeris, yang memiliki pengembangankomoditi bawang merah. "Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, dapatmenghasilkan solusi dalam mengatasi inflasi di daerah, khususnya di KabupatenPurwakarta," kata Ambu Anne.Rakortersebut dihadiri oleh Kepala BPS Purwakarta, Ketua beserta Jajaran TPIDKabupaten Purwakarta, Para Staf Ahli, Para Asisten Daerah, Kepala BKAD, KepalaBappelitbangda, Kepala DKUPP, Kepala Dispangtan, Kepala Diskanak, KepalaDisnakertrans, serta Kepala Perangkat Daerah terkait dan Para Camatse-Kabupaten Purwakarta.Pemda dan DPRD Bahas RancanganKUA PPAS 2023Dihari yang sama, bertempat di Gedung DPRD Purwakarta di Ciganea, PenjabatSekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menghadiri Rapat BadanAnggaran DPRD Kabupaten Purwakarta Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPASTahun Anggaran 2023.Rapatdipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi dan dihadiri oleh anggotaBadan Anggaran, Asda, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, Bagian Organisasi, BagianHukum, Bagian Administrasi Pembangunan.Normanberharap pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 lebihterarah dan terkendali serta tercapai demi kemajuan Kabupaten Purwakarta.(Diskominfo Purwakarta)