Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah. MC Kalsel/dok Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat pada (3/9) lalu telah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini berimplikasi pada perekonomian nasional yang salah satunya adalah meningkatnya inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah mengatakan, pemerintah pusat bersinergi dengan memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). “Pemda diberikan kewenangan untuk membuat program, sehingga...