Kemnaker Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Program TKM 2025

kemnaker.go.id

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2025.Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi menyesatkan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang mencatut nama Kemnaker. Informasi palsu tersebut menawarkan pendaftaran Program TKM 2025 secara ilegal kepada masyarakat.Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari Kemnaker. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, pendaftaran resmi peserta Program TKM Tahun 2025 belum dibuka.“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Saat ini Kemnaker belum membuka pendaftaran Program TKM 2025. Jika dibuka nanti, informasi resminya hanya akan diumumkan melalui kanal resmi Kemnaker,” ujar Sunardi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/4/2025).Ia juga menegaskan arahan Menaker Prof Yassierli supaya masyarakat teredukasi dengan baik terkait berbagai informasi dari Kemnaker melalui kanal resmi Kemnaker dan hal ini merupakan langkah mitigasi dan pencegahan penipuan. Maka dari itu sebagai informasi kepada masyarakat bahwa pendaftaran Program TKM 2025 nantinya hanya akan dilakukan melalui laman resmi bizhub.kemnaker.go.id.“Kami tegaskan kembali, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban. Segala informasi resmi hanya disampaikan oleh Kemnaker, bukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dan jika ada masyarakat yang merasa ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut sudah pasti perbuatan melanggar hukum sehingga bisa dipidana, dan harap dicatat juga bahwa program TKM merupakan bukti nyata kehadiran  Pemerintah dalam membantu masyarakat untuk peningkatan usahanya sehingga masyarakat kita bisa lebih sejahtera” pungkasnya.

Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AI

kemnaker.go.id

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).Dalam paparannya pada Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4/2025), Wamenaker menyampaikan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan.“Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang akibat disrupsi AI, sementara hanya 69 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Jika kita tidak mempersiapkan perempuan Indonesia, maka kesenjangan akan semakin dalam,” ujar Immanuel.Ia menambahkan, sektor-sektor yang terdampak otomatisasi perlu segera beradaptasi melalui skema pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.Lebih lanjut, Wamenaker menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pemerintah tidak hanya menyusun regulasi yang adil, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga pengawasan teknologi dan ketenagakerjaan agar tidak ada pihak yang tertinggal,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Wamenaker mendorong perempuan untuk terjun ke bidang kewirausahaan berbasis digital serta sektor industri kreatif, sebagai bagian dari agenda pembangunan SDM unggul dan berdaya saing serta menitikberatkan pada kesetaraan gender, sains, teknologi, dan pemberdayaan perempuan.Biro Humas Kemnaker

Di Forum BRICS, Menaker RI Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Kolaboratif

kemnaker.go.id

Brasilia —Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar tren, melainkan kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025) waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas tema tentang “Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pekerjaan” .Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegasnya.Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.Pertama, inklusi digital. Pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar. Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital.Kedua, penyiapan keterampilan.Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan. Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.“Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.Ketiga, perlindungan sosial adaptif.Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan. Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.Keempat, dialog sosial inklusif.Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.Biro Humas Kemnaker

KBM Peserta Didik SMK PGRI 24 Dipastikan Tetap Berjalan

beritajakarta.id

Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, Tanjungpinang Siap Jaga Stabilitas Harga Pangan

tanjungpinang.go.id

Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Dalam kesempatan ini, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, hadir mewakili Wali Kota Tanjungpinang, didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (28/04/2025).Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Pejabat Polres yang Datang dan Pergi Mengiringi Perjalanan Sumedang

sumedangkab.go.id

Penulis :Arindi Ghafara| Editor :Deddi RustandiMAPOLRES -Bupati Dony Ahmad Munir dan Wabup Fajar A ...