Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berperan dalam mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta akan menjadi bagian penting dalam rangka mendukung kepastian investasi dan perizinan berusaha. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mewujudkan perbaikan tata kelola perizinan dan pembangunan nasional yang berbasis spasial.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, Kementerian ATR/BPN berperan dalam bentuk berkoordinasi untuk melakukan perbaikan kualitas data spasial dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) bidang Pertanahan dan Tata Ruang. “Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, kami sudah terus melaksanakan koordinasi dan perbaikan-perbaikan yang saat ini sudah begitu banyak perubahannya dan menunjukkan satu kemajuan yang sangat signifikan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Guna Memperkuat Pembangunan Nasional Berbasis Spasial di Hotel Borobudur Jakarta, pada Selasa (04/10/2022).

Selain untuk kualitas data spasial, Kebijakan Satu Peta sangat penting bagi Kementerian ATR/BPN, antara lain dalam mendukung pemanfaatan produk data spasial Program Strategis Nasional, yakni percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian, juga mendukung ketersediaan data spasial yang sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Kebijakan Satu Peta juga mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria, mendorong penyelarasan simpul jaringan Geoportal yang telah dikembangkan di Kementerian ATR/BPN, yakni GISTaru, aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dan Bhumi dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta - Badan Informasi Geospasial (BIG),” jelas Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berbagai upaya dan kebijakan telah diambil pemerintah. Salah satunya adalah Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk  menciptakan satu standar referensi sebagai basis data Geoportal yang akurat serta akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. “Sejak diresmikannya Geoportal Kebijakan Satu Peta, telah dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu aplikasi Online Single Submission (OSS). Di samping itu, juga dilakukan konsolidasi data untuk penyesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,” paparnya.

Selanjutnya, Airlangga Hartarto berharap agar Rakernas ini menjadi komitmen bersama kementerian/lembaga agar pemutakhiran data geospasial menjadi bagian penyelesaian ketidaksesuaian dan pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta. Ia menjelaskan, dalam rangka penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), akan ada rencana aksi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Rencana aksi ini diharapkan ditindaklanjuti dengan percepatan batas daerah, percepatan tata batas kawasan hutan, serta revisi RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota.

“Ke depan tentunya dukungan semakin dibutuhkan agar berbagai usulan ide atau terobosan untuk pemanfaatan Informasi Geospasial, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan utamanya tentu arahan presiden ketersediaan lahan untuk pangan,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam Rakernas ini juga diluncurkan Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ATR/Kepala BPN, bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (YS/YZ/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Yota Balad Hadiri Muskomwil I Apeksi 2025 di Kota Bukittinggi

Kominfo Kota Pariaman --- Wali Kota Pariaman Yota Balad hadiri pembukaan acara Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025, yang digelar di Balairung Rumah Dinas Wali...

Pemprov Dorong Pelaku Usaha OAP Daftarkan NIB

Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mendorong pelaku usaha khususnya OAP untuk mendaftarkan nomor izin berusaha (NIB).

Dana Otsus Papua Tahap Pertama 2025 Belum Cair

Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama tahun 2025 belum direalisasikan hingga akhir April. Keterlambatan ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah daerah yang bergantung pada dana tersebut.

Kabupaten/Kota Diminta Usulkan Program Berdasarkan Prioritas Provinsi

Pemerintah kabupaten/kota di Papua diminta menyelaraskan usulan program pembangunan dengan lima prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2026. Penyesuaian ini penting agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Asisten I bidang Pemerintahan wakili Bupati Halut pada peletakan batu pemula gedung Gereja Wowango.

DISKOMINFOSAN - Peletakan batu pemula gedung Gereja Wowango desa Talaga Paca kecamatan Tobelo Selatan Halmahera Utara dilaksanakan pada hari Selasa 29 April 2025.   Dihadiri Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara, Dr. Asrul Galilea yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten 1 bidang Pemerintahan Setda Halmahera Utara Drs. F.N.Sahetapy, S.IP., M.H. Ketua BPHS GMIH Pdt.Dr.Demianus Ice, S.H.,M.Th. Pasi Loh Kodim 1508/Tobelo Lettu Frans Komea,Kapolsek Tobelo Selatan Iptu Frangku Waisapi, S.H. Camat Tobelo Nus Uboro, dan para undangan lainnya.    Asisten I bidang pemerintahan Setda Halmahera Utara Drs. F.N.Sahetapy mengucapkan terima kasih atas kehadiran gubernur Maluku Utara yang diwakili…

Jelang Mayday, Ahmad Luthfi Keluarkan 3 Program Keberpihakan untuk Buruh

SEMARANG –  Menjelang Hari Buruh (Mayday) 1 Mei 2025, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi akan mengeluarkan setidaknya tiga program keberpihakan untuk buruh di wilayahnya. Program-program itu un

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional