PemerintahDaerah di seluruh wilayah Indonesia harus terus melakukan upaya-upaya untukmengendalikan laju inflasi. Angka inflasi nasional merupakan agregat kinerjadari pemerintah pusat dan daerah. Jika semua Pemda bisa mengendalikan inflasidaerah masing-masing, otomatis angka inflasi nasional juga akan bisadikendalikan.Demikiandisampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian InflasiDaerah yang digelar secara virtual, Senin, 24 Oktober 2022. BupatiPurwakarta Anne Ratna Mustika bersama unsur Forkopimda tampak hadir mengikutiagenda tersebut di Aula Janaka, Komplek Perkantoran Setda Purwakarta.Dalamrakor tersebut jajaran setiap pemerintah daerah diminta melakukan langkahdetail dalam mengendalikan inflasi, mulai dari krisis pangan global dan dampakperekonomian global perang Rusia-Ukraina. Sebagai tidak lanjut arahan dariPresiden RI, Mendagri menyebut kunci penanganan Inflasi Indonesia mestiserempak seperti penanganan Covid-19."Langkah-langkahdetail tersebut dapat dilakukan Pemda dengan melibatkan BPS dan BI di daerahnyamasing-masing. Ini dilakukan dengan melihat angka inflasi secara detail,termasuk faktor penyumbang kenaikannya, dari data tersebut kemudian pemda dapatmencari inovasi penyelesaian atas kenaikan tersebut," kata Tito Karnavian.PemkabPurwakarta Pastikan Keterlibatan Sejumlah StakeholderBupatiPurwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, saat ini laju infilasi diKabupaten Purwakarta cukup terkendali, yaitu dibawah 5 persen."Keterlibatan sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan padapertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampaknegatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Ambu Anne.Iajuga mengungkapkan, setelah adanya kenaikan BBM bersubsidi belakangan ini,inflasi masih bertahan dibawah 5 persen. "Tadinya diperkirakan akanmenembus sampai 7 persen. Usaha semua stakeholder seluruh kabupaten kota seIndonesia berupaya bisa menekan inflasi di bawah 5 persen termasuk KabupatenPurwakarta yang berada di angka kurang lebih 4,6 persen," kata Ambu Anne.Iajuga menghimbau agar para pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk terusberupaya terus berinovasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta."Saya menekankan kepada para kepala perangkat daerah untuk terus mendorongdan memotivasi teman-teman kemudian juga para ASN di wilayahnya masing-masingdalam hal ini untuk terus melaksanakan pembangunan terutama berkaitan denganpelayanan publik," kata Ambu Anne.ParaASN juga dituntut untuk bersama-sama dalam penanganan inflasi. Yang pertamaadalah di pemerintahan daerah sudah mencanangkan ke para kepala OPD agardisesuaikan. "Dalam artian tidak menutup kegiatan tetapi mengurangihal-hal yang sifatnya tidak efektif, misalnya yang sifatnya hanyaseremonial," ujarnya.KataAmbu Anne, pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta merupakanpenjabaran dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim PengendalianInflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentangMekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim PengendalianInflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.AmbuAnne juga mengungkapkan, dalam rangka mendukung program penanganan dampakinflasi, Pemerintah Daerah juga menganggarkan belanja wajib perlindungan sosialuntuk periode bulan Oktober-Desember 2022, yang akan digunakan untuk pemberianbantuan sosial termasuk ojek, UMKM, dan nelayan, subsidi sektor transportasiangkutan umum di daerah dan penciptaan lapangan kerja, termasuk bantuan sosialtambahan.Halini untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI pada rapat koordinasi nasionalpengendalian inflasi tahun 2022 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintahguna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya belimasyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomiandi daerah.(Diskominfo Purwakarta)