Jakarta – Konsep pembangunan wilayah perkotaan di masa ini tak hanya mengacu pada wilayah internal perkotaan, namun juga pada pendekatan aglomerasi antar wilayah perkotaan. Sebab saat ini, kebutuhan akan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat antar wilayah yang berdekatan seolah tak memiliki sekat. Membuat kehidupan bermasyarakat antar wilayah perkotaan menjadi terintegrasi satu sama lain. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa penting adanya keterpaduan antar wilayah, antar sektor, bahkan hingga antar pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat. 

“Karena kita melihat peningkatan jumlah penduduk serta konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan, yang berpotensi mengakibatkan permasalahan perkotaan yang tentunya beragam,” ujar Hadi Tjahjanto pada sambutannya di kegiatan “Bincang Santai” memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang bertajuk Transformasi Perkotaan Indonesia: Kini dan Nanti, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, pada Selasa (08/11/2022). 

Dalam kegiatan ini, Hadi Tjahjanto juga menyebut bahwa ia tertarik dengan konsep Aglomerasi dan _Megacities_ yang dijelaskan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam forum. Karena menurut Hadi Tjahjanto, hal ini juga sesuai dengan konsep keterpaduan antar wilayah untuk menciptakan tata ruang yang optimal dan berkelanjutan. “Mungkin saat ini kita bicara bagaimana Jakarta dan pengembangan di sekitarnya, namun tentu nanti akan bagaimana juga perkotaan besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Ini tentang bagaimana pembangunan kota dilakukan secara komprehensif,” tutur Hadi Tjahjanto. 

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya menjelaskan bahwa dalam hal membangun Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) mulai dari perencanaan dan pembangunan itu perlu menggunakan perspektif _Megacities_, yaitu perencanaan antar wilayah yang terpadu serta bagaimana kewenangan diatur dan dibagi secara khusus. 

“Seperti halnya ketika kejadian banjir. Ketika banjir datang, kita (antar wilayah, red) baru berkumpul. Padahal kejadian seperti ini terus berulang sepanjang setiap tahun. Banyak masalah yang terjadi karena memang pembangunannya tidak terintegrasi. Sehingga hal ini harus dilihat dengan konsep yang berkelanjutan. _Megacities_ ini bukan daerah yang dicaplok ya, tapi perencanaan yang terpadu,” terang Bima Arya. 

Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan, dari kegiatan antar wilayah perkotaan, akan sangat memungkinkan apa yang dilakukan suatu daerah itu akan berpengaruh di daerah lainnya. “Seperti contoh jika Kota Bogor tidak memperhatikan lingkungan, tentu akan berpengaruh ke Jakarta. Jika Bendungan Katulampa itu sudah siaga satu, sudah dapat dipastikan ada beberapa titik di Jakarta yang terendam,” ujarnya.

Terakhir, Bima Arya juga membahas terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Ia berharap pembangunan IKN juga memikirkan dari konsep Megacities agar perencanaan pembangunan menjadi lebih baik. “IKN harus belajar dari bagaimana yang terjadi di Jakarta dan daerah sekitarnya,” pungkasnya. (AR/TA/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Forum Konsultasi Publik Kedua KLHS RPJPD 2025-2045: Menyusun Langkah Morotai yang Berwawasan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan guna menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pulau Morotai.

Fraksi DPRD Sampaikan PU Terhadap Dua Naskah Raperda Inisiatif Bupati

Reporter : Syamsul AkbarPAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Bupati Probolinggo, Kamis (21/11/2024). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Penjabat

Pemko dan DPRK Banda Aceh Sepakati RAPBK Banda Aceh 2025 Rp 1,4 Triliun

*Seluruh Fraksi Dewan Apresiasi Kinerja Pj Wali Kota Ade Surya* Banda Aceh - Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) [...]

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional