Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha

kemnaker.go.id

Surabaya --Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong BLK Komunitas untuk menjadi inkubator wirausaha. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan peran dan manfaat BLK Komunitas, serta sebagai bentuk sinergi pelatihan vokasi dan perluasan kesempatan kerja.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, menyatakan bahwa inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan wirausaha."Saya meminta BLK Komunitas sebagai inkubator wirausaha menuju lembaga pelatihan yang kredibel, profesional, dan mandiri yang menjadi harapan kita bersama," kata Menaker saat membuka Rapat Koordinasi Inkubasi kewirausahaan bagi BLK Komunitas pada Senin (13/5/2024) di Surabaya, Jawa Timur.Ia mengatakan bahwa dalam mewujudkan program tersebut, Kemnaker tidak hanya bersinergi dan berkolaborasi di internal kementerian, tetapi juga dengan banyak pihak, mulai dari dunia usaha hingga akademisi."Jadi kolaborasi yang kami lakukan tidak hanya internal, tetapi juga melibatkan pihak luar. Hal ini untuk memastikan agar hasil dan manfaat yang diperoleh dari program inkubator wirausaha dan juga program BLK Komunitas bisa maksimal," ucapnya.Menaker berharap, dengan adanya program inkubator wirausaha, dan juga melalui seleksi inkubator yang dilakukan, BLK Komunitas bisa semakin mendukung perekonomian rakyat dengan mengembangkan kewirausahaan."Dengan begitu, BLK Komunitas akan ikut berperan dalam menekan angka pengangguran," ucapnya.*Biro Humas Kemnaker*

Wapres Ma'ruf Amin Luncurkan Ruang Amal Indonesia

kemnaker.go.id

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran lembaga amil zakat Ruang Amal Indonesia (RAI) di kantor Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Peluncuran RAI disaksikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki; pimpinan Baznas Achmad Sudrajat; dan Ketua Yayasan RAI, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. Dalam sambutan sekaligus arahannya, Ma'ruf Amin mendukung adanya RAI dan berharap dapat diperbanyak lagi lembaga-lembaga amil zakat karena potensi wakaf dan zakat di Indonesia sangat tinggi. Wapres juga menilai banyak lembaga amil zakat yang belum terkelola dan terpungut dengan baik. "Saya sangat mendukung adanya lembaga-lembaga yang bergerak untuk kebaikan dalam arti mengumpulkan dana potensinya memang ada, " kata Wapres. Wapres mengungkapkan potensi zakat di Indonesia begitu besar yakni mencapai Rp327 Triliyun rupiah. Itu belum termasuk potensi wakaf uang yang mencapai Rp180 triliyun. Artinya, masih banyak sekali potensi atau peluang yang bisa kita bersama-sama kerjakan untuk membangun Indonesia ke depan. "Karena itu perlu ada penambahan lembaga amil zakat yang kredibel, bukan hanya banyak tapi selektif dan perlu inovasi serta ide kreatif untuk mengumpulkan potensi dana yang besar itu sekaligus pemanfaatannya, " katanya. Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama, yang telah menerbitkan izin operasional kepada 170 lembaga amil zakat  hingga Februari 2024. Perizinan ini diberikan sebagai upaya menjaga kepercayaan umat agar dana yang dihimpun terkelola dengan baik dan transparan. "Selamat atas Peluncuran RAI. Saya berharap RAI menjadi salah satu akselerator transformasi pengelolaan dana sosial syariah dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesejahteraan umat, " ujarnya. Hal senada dikatakan oleh  Pembina Yayasan RAI Taufiq R Abdullah. Selain memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat tinggi, Indonesia juga memiliki budaya kepedulian yang sangat tinggi.  Hal ini dibuktikan dengan Predikat Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Taufiq menjelaskan RAI akan fokus pada pembangunan sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan lingkungan melalui pengelolaan zakat, infak, sodaqoh, wakaf, CSR, dan dana sosial lainnya. Untuk itu, RAI telah merancang program sebagai respon dan antisipasi atas berbagai kondisi dan realitas yang ada di masyarakat. "Di antaranya meliputi : Program Amal Inklusi, Amal Vokasi, Amal Migran, Amal Tangguh, Amal Pangan, Amal Cendekia, Amal Sehat, Amal Wira Usaha, Amal Lestari, dan Amal Wakaf, " ujarnya. Taufiq optimistis pengelolaan filantropi di Indonesia akan dapat meningkat setiap tahunnya. Salah satu caranya dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Biro Humas Kemnaker

Kemnaker Bersama Uni Eropa, ILO dan UNODC Luncurkan Program Protect Indonesia

kemnaker.go.id

Jakarta--Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaaan bersama Uni Eropa, ILO, dan UNODC meluncurkan program Protect Indonesia, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024). Peluncuran program Protect Indonesia menjadi momen penting dalam memberikan informasi dan akses yang luas bagi Pekerja Migran Indonesia terkait migrasi aman, pelindungan hak-hak ketenagakerjaan, dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Saya apresiasi komitmen dari Uni Eropa, ILO dan UNODC untuk terus mendukung pemerintah  melindungi Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya melalui program Protect Indonesia," ucap Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Bina Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kemnaker, Rendra Setiawan. Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan layanan terpadu dan terkoordinasi yang responsif gender sejak dari desa, lanjut Ida Fauziyah, maka sejak tahun 2019, pihaknya dan ILO telah bekerja sama mendirikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (PILTSA-MRC) di empat Kabupaten percontohan meliputi, Cirebon, Tulungagung, Blitar, dan Lampung Timur. Sebanyak 5.268 pekerja migran, yang 90 persennya merupakan pekerja perempuan telah dilayani oleh PILTSA-MRC ini, dan sebanyak 138 pekerja migran telah mendapatkan layanan informasi ketenagakerjaan, psikososial, kesehatan, bantuan sosial, penanganan kasus, bantuan hukum, serta berbagai pelatihan  perencanaan pra migrasi, manejemen keuangan dan hak-hak ketenagakerjaan yang diberikan kepada calon dan purna pekerja migran perempuan, keluarganya juga masyarakat. "Ini wujud kepedulian Kemnaker untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan dan manajemen migrasi kerja yang responsif gender," ucapnya. Sementara Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyatakan, migrasi kerja mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan dari pekerja migran. Migrasi kerja, lanjut Simrin juga memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran, komunitas dan pemberi kerja. "Kebijakan dan pendekatan tata kelola migrasi kerja harus lebih inklusif dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional," ujar Simrin. Biro Humas Kemnaker

Angklung dan Kuningan, Punya Catatan Sejarah Istimewa Yang Patut dikenal Luas

kuningankab.go.id

Kep. Babel Turut Semarakkan Puncak Peringatan Puncak HKG PKK ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024 di Surakarta

babelprov.go.id

Buka Lomba Senam Kreasi, Safriati Safrizal Berpesan Junjung Tinggi Sportivitas

babelprov.go.id