Menteri AHY Ajak Masyarakat Sulsel Lawan Mafia Tanah, Ewako!

atrbpn.go.id

Kabupaten Gowa - Upaya memberantas mafia tanah terus digalakkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ulah mafia tanah bisa merugikan banyak pihak, mulai masyarakat hingga merugikan negara. Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyerahkan sertipikat secara door to door ke rumah warga di Kelurahan Romangpolong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (27/04/2024).  Menteri AHY menyerahkan sebanyak 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL sendiri merupakan salah satu program Kementerian ATR/BPN yang bisa mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yang belum bersertipikat. Program ini juga menjadi upaya pemerintah mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Jika seluruh bidang tanah telah terdaftar, maka ruang gerak mafia tanah akan semakin sempit. Di hadapan masyarakat Kabupaten Gowa, Menteri AHY mengajak agar tidak takut kepada mafia tanah. “Sudah tinggal puluhan tahun tidak punya sertipikat, tiba-tiba ada yang menyerobot. Tiba-tiba ada mafia tanah yang palsukan hukumnya (sertipikat tanah, red) seperti asli, padahal palsu. Kita yang merawat semuanya di sini tiba-tiba serobot, adil atau tidak? Sama sekali tidak. Kita harus lawan! Ewako!,” tegas Menteri AHY. Upaya mempersempit gerakan mafia tanah juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat pemilik tanah itu sendiri. Peran masyarakat bisa dimulai dari memasang patok tanah, menyertipikatkan bidang tanah, hingga melaporkan apabila ada mafia tanah yang berulah. Dalam hal ini, peran masyarakat untuk ikut menggebuk mafia tanah sangat diperlukan. “Dan saya juga titip pesan kepada Teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini, jangan ragu-ragu. Rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah pasti kita bela. Dan kita akan cari solusi yang terbaik, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Termasuk jangan sampai keuangan negara dirugikan,” lanjut Menteri AHY. Dalam kunjungan kerjanya di Sulsel, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Tri Wibisono; para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulsel; serta Forkopimda setempat. (MW/PHAL) #KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

TEKAN INFLASI : PJ BUPATI TAPANULI UTARA MELAKUKAN SIDAK PASAR

taputkab.go.id

Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos, M.AP didampingi Pj. Ketua TP. PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny.Lorna Erni Dimposma Sihombing Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan…

Kapolda Jateng: Trabas Kamtibmas Wujud Soliditas Polda Jateng

tribratanews.polri.go.id

Kemnaker Komitmen Hadirkan Sistem Layanan yang Cepat dan Terpadu*

kemnaker.go.id

Jakarta-- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengemukakan, sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pihaknya menyadari pentingnya untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang efisien, cepat, dan terpadu, dalam hal ini, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) menjadi ujung tombak mewujudkan hal tersebut. "PTSA tidak hanya sebagai penghubung administratif, tetapi juga sebagai representasi dari semangat pelayanan yang humanis dan profesional," ucap Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik, di Jakarta, Jum'at (26/4/2024). Sekjen Anwar menyebut, PTSA haruslah berorientasi pada hasil yang cepat dan tepat, ini dilakukan untuk mengetahui ekspektasi dan pengalaman dari pengguna layanan publik. "Melalui pelayanan yang cepat dan tepat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima," ucapnya. Anwar menegaskan, pihaknya akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses, serta terus berusaha untuk menjadi mitra yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak tenaga kerja serta masyarakat luas. "Mari bersama-sama jadikan PTSA sebagai sarana dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan manusiawi," kata Anwar Sanusi. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengatakan, Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. “Diharapkan  dalam pertemuan ini akan tercapai pemahaman bersama mengenai rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi terhadap penerapan yang telah ditetapkan, serta penyamaan persepsi mengenai penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Karo Humas. Chairul menambahkan, pada periode Mei hingga September 2024, Ombudsman RI akan mengadakan penilaian kepatuhan penyelenggaran kepatuhan pelayanan publik atau yang lebih dikenal dengan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi untuk tahun 2023 terhadap unit layanan, yakni perlunya peningkatan nilai di pelatihan vokasi dan pemagangan serta Direktorat Kelembagaan Pelatihan Vokasi karena masih memiliki nilai 77,99. Sedangkan untuk tahun 2021, lanjut Chairul tingkat kepatuhan ada di zona hijau dengan nilai 88,42. “Di mana selama 3 tahun berturut-turut kita sudah masuk di zona hijau. Ini menjadi perhatian penting terutama bagi unit-unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Biro Humas Kemnaker

Menaker: Saya Senang Lulusan BBPVP Bekasi Diminati Industri

kemnaker.go.id

Bekasi -- Upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengurangi pengangguran melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan mendapat respons yang baik dari dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa salah satu pelatihan yang mendapat respons postif dari industri adalah pelatihan yang diadakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi. "Saya senang karena info yang saya terima, respons dari industri terkait lulusan dari BBPVP Bekasi itu sangat baik. Lulusannya diminati industri," ucap Menaker di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/4/2024). "Salah satu bentuk kepuasaan dari industri atas lulusan BBPVP Bekasi ini ada dalam bentuk kerja sama MoU antara perusahaan dengan BBPVP Bekasi, baik terkait dengan proses on the job training maupun perekrutan karyawan di mana mereka banyak memberikan input kepada BBPVP Bekasi," ucapnya. Ia mengatakan, BBPVP Bekasi memiliki 5 Kejuruan, yaitu Kejuruan TIK, Kejuruan Elektronika, Kejuruan Pariwisata, Kejuruan Teknik Pendingin, dan Kejuruan Teknik Las. Semua kejuruan tersebut dibutuhkan dunia industri. Menurutnya, semua kejuruan dibutuhkan industri karena sebelum mengadakan pelatihan, BBPVP Bekasi mengawali dengan melakukan Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan. Melalui TNA tersebut akan mendapatkan informasi tentang tenaga kerja yang dibutuhkan industri. "Dari TNA inilah maka kita bersama-sama dengan industri kita akan membuat sebuah paket pelatihan yang nantinya akan menjadi sebuah program pelatihan dilatihkan kepada para pencari kerja," ucapnya. *Biro Humas Kemnaker*

Indonesia Terus Pererat Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Arab Saudi

kemnaker.go.id

Jakarta--Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) dengan Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia HE Faisal bin Abdullah Al-Mudi di kantor Kedubes Arab Saudi, kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Kepada Dubes Faisal, Afriansyah menyatakan Pemerintah Indonesia akan terus mempererat kerja sama di sektor ketenagakerjaan dengan Pemerintah Arab Saudi. Afriansyah pun berharap agar Indonesia dapat menjadi mitra strategis Arab Saudi melalui sinergi upaya visi Saudi 2023 dan visi Indonesia Emas 2045. "Kami berharap Pemerintah Arab Saudi dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi baik di sektor formal maupun informal, "  ujar Afriansyah Noor dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/4/2024). Afriansyah meyakini hubungan bilateral yang harmonis Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tak menyurutkan bertambahnya peluang kesempatan kerja Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. "Hubungan bilateral bidang ekonomi Indonesia dan Arab Saudi yang telah terjalin dengan baik, tetap harus dipertahankan dan dilanjutkan, "  katanya. Hal senada diungkapkan Dubes HE Faisal. Ia berharap Pekerja Migran Indonesia tetap ikut andil atau terlibat dalam perkembangan pembangunan di negara Arab Saudi. Biro Humas Kemnaker