Meriahnya Takbir Keliling Sambut Hari Raya Iduladha 1445 H di Bangka Tengah

bangkatengahkab.go.id

KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman melepas peserta takbir keliling Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, yang...

Bupati Bangka Tengah Maknai Keikhlasan Berkurban di Momen Iduladha 1445 H

bangkatengahkab.go.id

KOBA – Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah beserta masyarakat Koba dan sekitarnya melaksanakan...

Komitmen Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Akan Semakin Mudah Diakses

atrbpn.go.id

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan INA Digital pada Mei 2024 lalu. Dengan transformasi yang dilakukan, layanan pertanahan diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin baik untuk melayani masyarakat Indonesia. “Jadi bagaimana data-data yang ada, aplikasi yang ada di semua pemerintah itu bisa diintegrasikan dalam satu platform. Ini sudah mulai kita integrasikan karena ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat mengikuti rangkaian Reforma Agraria Summit 2024, yaitu sesi Sambung Rasa, di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024). INA Digital itu sendiri berperan sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah yang bisa mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. “Tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan tanpa perlu login ke berbagai aplikasi,” ungkap Suyus Windayana. Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkaitan pendataan aset pemerintah. “DJKN sudah bisa melihat datanya. Tidak perlu lagi sertipikat tanah ditumpuk dalam bentuk daftar tapi bisa dilihat di dalam sistem, siapa saja pemilik asetnya, di mana saja, luasnya berapa, tata ruangnya apa,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN juga tengah mengintegrasikan data spasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Suyus Windayana menyebut, beberapa tahun yang akan datang, data spasial bisa diakses bukan hanya oleh instansi pemerintah, namun juga masyarakat. “Kita mengalokasikan untuk ke depannya bagaimana sistem informasi pertanahan, baik itu kita masuk ke dalam portal INA Digital maupun One Map Policy, bagaimana semua datanya bisa diintegrasikan, bisa single land administration. Jadi kita berharap semua datanya bisa sama,” ujar Suyus Windayana. Adapun Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Lumajang Adopsi Wadah Ramah Lingkungan dalam Pembagian Daging Kurban

portalberita.lumajangkab.go.id

Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari pembagian daging kurban, sejumlah panitia penyelenggara di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang mulai beralih menggunakan wadah ramah lingkungan.

BIG Dukung Pemenuhan Data Spasial dalam Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

atrbpn.go.id

Denpasar - Pelaksanaan program Reforma Agraria tidak terlepas dari unsur data spasial, baik dalam proses Redistribusi Tanah maupun pemberdayaan tanah masyarakat. Kesuksesan program ini memang tak semerta atas kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun butuh kolaborasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG). Dikatakan Kepala BIG, Muh. Aris Marfai dalam sesi “Sambung Rasa” Reforma Agraria (RA) Summit 2024 di Bali, Jumat (14/06/2024), peran BIG salah satunya mendukung pemenuhan basis data dan informasi geospasial di Indonesia. Pihaknya sedang mengumpulkan data dasar yang dapat mendukung program berbasis kadaster, termasuk Reforma Agraria. Informasi geospasial yang dimaksud berbentuk peta dasar dan jaring kontrol geodesi.  "Ketersediaan peta dasar dan jaring kontrol tadi dapat dimanfaatkan untuk menyusun basis data dari kementerian/lembaga yang isunya dibahas dalam empat Pokja di RA Summit ini, sehingga dapat terstandarkan,” ucap Kepala BIG di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Sebagai informasi, empat Pokja dalam RA Summit 2024 membahas terkait Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.  BIG juga mempunyai 436 Continuously Operating Reference Station (CORS) yang berada antara lain di lokasi transmigrasi dan perairan, sehingga akan membantu dalam melakukan pemetaan bidang tanah pada lokasi-lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pada lokasi perairan, BIG juga memiliki 260 stasiun pasang surut yang digunakan untuk mengukur ketinggian air laut di pesisir pantai sebagai salah satu referensi pemetaan. "Sekali lagi kalau untuk terkait Pokja bidang tanah di atas laut tadi di daerah pantai, maka data pasang surut ini penting. Ini tentunya sangat membantu kita dalam konteks Reforma Agraria," ujar Kepala BIG.  Sebagai main stakeholder dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta, BIG melakukan penataan data agar seluruh peta hasil kompilasi dari kementerian/lembaga terkait sebangun dengan peta dasar yang telah dibuat BIG. "Untuk Reforma Agraria, data dari empat Pokja ini kita kumpulkan dulu, lalu kita lihat apakah standar data yang digunakan pada saat menyusun peta sama. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan agraria adalah firm dengan standar basis data spasial,” terang Kepala BIG.  Adapun “Sambung Rasa” ini merupakan rangkaian awal Reforma Agraria Summit 2024 yang berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Sesi ini dimoderatori oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari kementerian/lembaga, akademisi, dan CSO. (MW/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Catat, Inilah 5 Manfaat Minum Air Rebusan Daun Sirih Daun Bagi Kesehatan

tribratanews.polri.go.id