Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama World Bank menyelenggarakan International Conference on Land Acquisition “Global Trends on Compulsory Acquisition of Unregistered and Customary Lands”. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (01/12/2022) di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta ini bertujuan untuk mencari konsep terbaik dalam pengadaan tanah berikut dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan berkeadilan, khususnya untuk tanah yang tidak terdaftar dan tanah masyarakat adat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari mengatakan, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan hal mendasar bagi sukses/tidaknya negara menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. 

“Percepatan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa keberhasilan pengadaan tanah. Kendala pengadaan tanah akan berdampak pada upaya negara untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Embun Sari. 

Lebih lanjut, Embun Sari menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas mengamanatkan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak sejenisnya dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. 

“Kementerian ATR/BPN menyambut baik usaha dan upaya penghormatan hak-hak ulayat dan masyarakat hukum adat tersebut. Konferensi pada hari ini tidak hanya sebagai bentuk upaya untuk memperkuat pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, tetapi lebih luas harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia,” jelas Dirjen PTPP 

Asia Director for International Valuation Standards Council, Nicolas Konialidis dalam sambutannya menyatakan, penting dilakukan langkah untuk meningkatkan proses penilaian tanah bagi tanah tidak terdaftar dan tanah adat. Ia juga menyebut, selama ini banyak pihak yang berusaha menyusun sebuah standar proses untuk mengatasi isu penilaian tanah tidak terdaftar dan tanah adat tersebut. 

Lebih lanjut, Nicolas Konialidis menjelaskan, tujuan dari konferensi internasional ini adalah untuk mengembangkan standar penilaian tanah yang berkualitas. Penilaian tanah yang berkualitas ini memastikan tiga hal, yaitu konsistensi, transparansi, dan komparabilitas. “Kita juga berupaya untuk mendorong adanya implementasi standar penilaian internasional. Ibaratnya, kita seolah bicara dengan bahasa yang sama, sehingga dapat terjadi kesepahaman,” tutur Nicolas Konialidis. 

Pada kesempatan yang sama, World Bank Operation Manager for Indonesia and Timor Leste, Bolormaa Amgaabazar menjelaskan, tujuan utama pembangunan secara global adalah ingin menciptakan pertumbuhan yang inklusif, baik dalam hal lingkungan maupun ekonomi. Ia juga menyebut bahwa perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan itu termanifestasi salah satunya melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah yang berkelanjutan pula.

Bolormaa Amgaabazar tak menampik, seringkali pembangunan infrastruktur terhalang proses pengadaan tanah untuk tanah yang tidak terdaftar maupun tanah adat. Permasalahan itu mulai dari proses identifikasi kepemilikan yang legal, hingga tantangan berupa klaim yang saling tumpang tindih, batas patok yang tidak jelas, hingga kurangnya bukti dokumentasi terkait aset tanah. 

“Ini menjadi refleksi kita bersama pada konferensi hari ini, kita bersama-sama berbagi pengalaman bersama untuk mengeksplorasi di mana praktik yang bisa kita tingkatkan dan regulasi yang sudah ada untuk kita standarisasi,” pungkas Bolormaa Amgaabazar. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Noer Fauzi Rachman; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal PTPP. (AR/BL/AY/RY/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id