Ponorogo - Kekompakan antar pemangku kepentingan merupakan kunci sukses dari setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Seperti yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Maesa, Kabupaten Ponorogo, Kamis (01/12/2022).

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melaksanakan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 
Untuk menjaga kelancaran jalannya PTSL dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, perlu adanya penyebarluasan informasi dari pelaksanaan PTSL itu sendiri.

Supriyanto selaku Anggota Komisi II DPR RI yang hadir secara langsung dalam kegiatan sosialisasi mengatakan, DPR RI terus mendorong pelaksanaan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar. "Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting karena sebagai bentuk percepatan program PTSL untuk mencapai target yang diharapkan," tuturnya.

Supriyanto juga berharap, Program PTSL dapat berjalan sesuai target pembagian setiap tahunnya. "Dalam mencapai target tersebut dipastikan akan ada kendala atau hambatan-hambatan, namun kuncinya adalah kekompakan terus lakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik antara pegawai dan masyarakat. Program ini sebaiknya dilakukan bersama-sama untuk mencapai kinerja sesuai target yang diharapkan," tegasnya.

Keterlibatan masyarakat pun sangat diperlukan demi terlaksananya kegiatan PTSL. Maka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Arinaldi meminta masyarakat untuk ikut mendaftarkan tanahnya. “Caranya gampang kok, sekarang hanya perlu mengumpulkan dokumen ke petugas PTSL dan membayar Pajak atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jika masih ada yang keberatan bayar pajak, ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang meringankan pembayaran pajak di masing-masing daerah,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, Program PTSL membutuhkan anggaran yang besar, target besar, dan tantangan yang tidak mudah. Maka, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan program PTSL. "Terutama peran dari masyarakat pemilik tanah. BPN menaruh harapan besar kepada masyarakat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertipikat tanah dan juga membantu pemasangan patok pembatas tanah agar proses pengukuran dan registrasi yang dilakukan oleh BPN menjadi lebih mudah," ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

Pada sosialisasi ini, turut dilakukan penyerahan sertipikat hasil program PTSL kepada 10 perwakilan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Sertipikat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Arinaldi serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Ganang Anindito. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Ganang Anindito mengimbau kepada masyarakat penerima sertipikat untuk untuk menjaga, menyimpan, dan memanfaatkan sertipikat yang diperoleh dengan sebaik-baiknya. "Hal ini kenapa penting karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat pemalsuan tanda-tangan dan dokumen lainnya saat ini sangatlah mudah," imbaunya. (RE/RA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id