Seiringdengan tuntutan era globalisasi, keterbukaan untuk memperoleh informasi semakinhari mengalami desakan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jajaran PemkabPurwakarta terus berupaya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik(KIP) dalam tata kelola pemerintahannya, mulai dari Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) disetiap Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke tingkatKelurahan.Atasupaya tersebut, akhirnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendapatkanpenghargaan sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatifdalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tingkat ProvinsiJawa Barat tahun 2022.MewakiliBupati Purwakarta, penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Purwakarta NormanNugraha yang didampingi Kepala Diskominfo Purwakarta Rudi Hartono dan KabagProkompim Heri Anwar dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalamAnugerahKeterbukaan Informasi Publikpada Badan Publik Tingkat JawaBarat Tahun 2022, di Gedung Sate, Bandung, Kamis 08 Desember 2022.Dalamketerangannya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, keberadaanPPID, untuk mengimplementasikan katerbukaan informasi publik hingga ke tinggkatkelurahan terus diupayakan untuk dapat melayani masyarakat yang akan menyampaikanpermohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit, karena dilayani lewat satupintu, seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP."Alhamdulillah,dengan diraihnyapenghargaanini, semoga dapat menjadi motivasi bagiPPID Kabupaten Purwakarta dan PPID Pembantu untuk lebih baik lagi dalammenyajikan informasi publik, baik Informasi yang disajikan secara berkala,serta merata, dan setiap saat," kata Ambu Anne.Bupatijuga menegaskan dalam rangka upaya memaksimalkan implementasi keterbukaaninformasi publik, jajarannya juga akan terus melakukan upaya-upaya peningkatankapasitas SDM operator TIK pada badan publik di Purwakarta dengan berbagaipelatihan dan peningkatan kapasitas. "Sebelumnya,jajaran Diskominfo juga telah menggelarberbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mulai dari Perangkat Daerah,Kecamatan hingga Kelurahan. Tentunya dengan menghadirkan narasumber yangkompeten dibidangnya," kata Ambu Anne.Dorong Keterbukaan Informasi Publikdi Pemerintahan DesaDisisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KabupatenPurwakarta, Rudi Hartono mengungkapkan,selain PPID pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, keberadaanPPID di tinggkat Pemerintahan Desa juga akan memudahka masyarakat yang akan menyampaikan permohonaninformasi lebih mudah dan tidak berbelit, karena dilayani lewat satu pintu."Untukmendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga ke tingkat pemerintahandesa, sebelumnya kami telah mengundang 183 kepala desa untuk mengikutisosialisasi peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standarlayanan informasi publik desa. Hal ini, untuk menjamin pemenuhan hak masyarakatdesa akan kebutuhan informasi yang akurat," kata Rudi.Sosialisasitersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan gambarantentang implementasi PPID pada pemerintahan desa di Kabupaten Purwakarta."Tentu saja, hal ini juga bisa sebagai bahan masukan bagi pengambilkebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk akselerasi pencapaian pembentukandan implementasi PPID secara lebih baik sesuai UU KIP," demikian RudiHartono.(DiskominfoPurwakarta)