
Kebijakan pengendalian alih fungsilahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan buktikeseriusan pemerintah menjaga lahan sawah. Dalam konteks Purwakarta, hal itudiatur dalam regulasi Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (LP2B) yang belum lama ini telah disahkan.Demikiandisampaikan Sekda Purwakarta Norman Nugraha pada agenda Rapat Forum PenataanRuang Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) diruang rapat Sekda, Jumat 27 Januari 2023."Saatini luasan lahan LP2B di Kabupaten Purwakarta seluas 16.240 hektar," kataNorman.Menurutnya,Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terus berkomitmen untuk mendorong danmenjaga sektor pertanian di Kabupaten Purwakarta, salah satunya melaluiperlindungan lahan pertanian terutama Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)."Lahansawah yang dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang sudah ditetapkanmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria ataupertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian AlihFungsi Lahan Sawah," ujar Norman.Untukitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta juga berpedoman kepada Juknis Nomor :5/Juknis-HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang penyelesaianketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan rencana tata ruang,kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin konsesi, dan/atau hak atas tanah,yang dekuarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional (BPN/ATR)."Padaforum rapat penataan ruang daerah Kabupaten Purwakarta ini diharapkan lahansawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Purwakarta dapat mendukung programketahanan pangan nasional," tuturnya.Diketahui,dalam rapat tersebut juga tampak hadir Kepala BPN/ATR Kabupatrn Purwakarta,Kadis DPMPTSP, Kadispangtan, Kadisperkim dan Kepala Bagian Hukum Setda.(Diskominfo Purwakarta)
Selengkapnya