Pj Gubernur Sumsel Gandeng PT Ayo Media Network Publikasikan Potensi Sumsel ke Mancanegara

sumselprov.go.id

Gelar Rakor, Kecamatan Pragaan Bentuk Panitia HUT RI 2024

sumenepkab.go.id

Media Center, Selasa ( 11/06 ) Guna membentuk Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 2024, Kecamatan Pragaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di...

Kantor Pertanahan Singkawang Launching Sertifikat Elektronik

mediacenter.singkawangkota.go.id

Singkawang, MC - Kantor Pertanahan Singkawang sebagai salah satu Kantor Pertanahan peioritas dari 104 Kantor Pertahanan se-Indonesia, serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis...

Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY Laporkan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023, 2024, dan Rencana Kerja 2025

atrbpn.go.id

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan realisasi kinerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan Rencana Kerja 2025. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/06/2024).  Mengawali laporannya dalam Rapat Kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang ini Menteri AHY menyampaikan  capaian kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2023 dan 2024. "Adapun capaian realisasi berdasarkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.874.964.280.962 atau sebesar 97,56%," ungkanya. "Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, red) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga minggu ke dua Juni ini sudah menyentuh angka 36,3%," tambah Menteri AHY. Sebagai perbandingan, capaian anggaran Kementerian ATR/BPN pada Januari hingga Mei tahun 2023 adalah sebesar 29,86%. Hal ini menandakan bahwa Kementerian ATR/BPN lebih progresif dalam menjalankan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN). Selain itu, disampaikan juga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Menteri AHY mengungkapkan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000.  "Insyaallah, kami berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal, mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN," ucap Menteri AHY. Turut hadir dalam Rapat Kerja ini, 36 Anggota Komisi II DPR RI. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir melalui pertemuan daring, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (LS/YZ/RT/RA) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Kemnaker Terus Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Belanda

kemnaker.go.id

Den Haag - Sekretatis Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan bahwa Kemnaker terus memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Belanda."Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara-negara tujuan penempatan, termasuk di Belanda," ucap Sekjen Anwar saat mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI melakukan pertemuan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas di Den Haag, Senin (10/6/24).Sekjen Anwar mengatakan, berbagai langkah strategis diambil Kemnaker untuk memperkuat pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, seperti pelatihan bahasa asing, pengembangan keterampilan teknis, dan sertifikasi kompetensi."Semua ini dilakukan untuk memastikan hak dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," ucap Sekjen Anwar.Sekjen Anwar mengatakan, Kemnaker juga berupaya mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui sosialisasi dan pembinaan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat. Tidak hanya itu, Kemnaker juga terus meningkatkan hubungan bilateral dengan negara tujuan penempatan. Hal tersebut guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. "Kami bekerja sama dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia," ujar Anwar.Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya implementasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan pelindungan yang memadai bagi pekerja migran dari berbagai risiko kerja."Kementerian Ketenagakerjaan berharap kebijakan ini semakin memberikan dampak positif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, serta menjadikan mereka aset berharga bagi bangsa dan negara," ucapnya.*Biro Humas Kemnaker*

Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia-AS Makin Solid

kemnaker.go.id

Jenewa - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Repulik  Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) untuk membahas berbagai isu penting di bidang ketenagakerjaan. Pertemuan yang berlangsung di Kantor PBB Jenewa ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan memberikan manfaat signifikan bagi kedua negara dalam bidang ketenagakerjaan khususnya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.   Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan apresiasinya atas dukungan pemerintah AS dalam membangun kapasitas mediator Indonesia melalui sesi berbagi yang dilaksanakan di Washington DC bulan lalu. "Sesi tersebut memberikan wawasan berharga untuk memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia, termasuk peningkatan proses bisnis, kualitas mediator, dan pemanfaatan teknologi terbaik yang tersedia," kata Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri saat bertemu Deputy Undersecretary for International Affairs, US Department of Labor, Thea Lee, Jenewa, Senin (10/6).   Salah satu fokus utama pertemuan bilateral ini adalah upaya memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia. Indah mengusulkan agar kerja sama lebih lanjut dilakukan dalam bentuk pelatihan dan akreditasi mediator hubungan industrial (HI) di Indonesia pada tahun mendatang. "Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas mediator HI dalam meyelesaikan perselisihan dan ," kata Indah.   Sementara itu, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan juga menjadi topik penting dalam pertemuan ini. Indah menekankan bahwa standar K3 yang ketat tidak hanya penting untuk melindungi keselamatan pekerja tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi lebih besar. "K3 merupakan aspek yang harus dijadikan prioritas utama dalam negosiasi perjanjian mineral kritis antara Indonesia dan AS," tambahnya. Selain itu, kerja sama juga akan mencakup inisiatif K3 yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital. Kedua negara berencana untuk terus bertukar keahlian dalam sistem pemantauan dan evaluasi kepatuhan K3, yang diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan di sektor pertambangan dan sektor lainnya.   Kedua negara juga membahas kolaborasi yang sedang berlangsung dalam platform Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Kerja sama dalam platform ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan standar ketenagakerjaan di wilayah Indo-Pasifik. "Kemitraan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya," jelas Indah.   Dalam konteks digitalisasi, Indonesia menyadari dampak besar yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi terhadap lanskap ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Indonesia dan AS sepakat untuk melakukan penelitian bersama mengenai pekerja platform digital. "Kami ingin fokus pada hubungan kerja dan dialog sosial untuk memastikan pekerja digital mendapatkan perlindungan yang memadai," kata Indah.   Indonesia dan AS juga berencana untuk meningkatkan dialog dan pertukaran kebijakan ketenagakerjaan dan praktik terbaik melalui forum-forum internasional seperti ILO, G20, dan APEC. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar tenaga kerja internasional dipenuhi dan hak-hak pekerja dilindungi secara konsisten secara global.   Menutup pertemuan, Indah menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama yang kuat antara Indonesia dan AS di bidang ketenagakerjaan akan terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kedua negara. "Saya berharap hubungan bilateral ini akan terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya. Biro Humas Kemnaker