Saatini, Kabupaten Purwakarta telah mengalami kemajuan tipologi desa. Sejak tahun2022 lalu, di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggaldan desa sangat tertinggal.Demikiandisampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda SosialisasiOptimalisasi Peran, Tugas, Dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan PengelolaDan Dana Desa di Hotel Harper, Bungursari, Senin 06 Februari 2023."DiPurwakarta, desa yang berstatus mandiri ada sebanyak 25 desa, desa majusebanyak 81 desa, desa berkembang sebanyak 77 desa, desa tertinggal 0 desa, dandesa sangat tertinggal 0 desa. Tahun ini kita targetkan desa berstatus mandiriharus mencapai 40 desa," kata Ambu Anne.Menurutnya,sosialisasi ini dalam rangka memperluas wawasan dan peningkatan pemahamanpenggunaan dana desa, khususnya mengenai pengelolaan anggaran yang bersumberdari pemerintahan pusat maupun daerah, adanya peran penting dari stakeholderdalam hal pengawasan dimana bahwa bpk akan memanfaatkan hasil pengawasan APIP."DimanaBPKP dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatanpemeriksaan, untuk memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapatdilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapaisasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang telahditetapkan oleh pemerintah," ujar Ambu Anne.Dengankegiatan tersebut, Bupati Purwakarta juga berharap akan terdapat kesepahamanpemahaman terhadap pelaksanaan dana desa, sehingga nanti dalam pelaksanaanya dapatberjalan dengan tertib dan lancar serta sesuai dengan peraturanperundang-undangan."PemerintahanDesa juga diharapkan terus meningkatkan tentang pengelolaan anggaran, yangberdampak untuk pembangunan," kata Ambu Anne.Dalamgiat tersebut, tampak hadir unsur BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Anggota KomisiXI DPR RI, Unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, para Kadesdan Sekdes se-Kabupaten Purwakarta.Sebelumnya,Bupati Purwakarta juga menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan danPenganggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, di Bale Nagri.Kegiatanevaluasi perencanaan dan penganggaran ini sejalan dengan penyelenggaran SPIPterutama dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien."Dalampenyusunan perencanaan ini diharapkan semua Perangkat Daerah sudah menyusunperencanaan yang berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis sertaselaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan," kata Ambu Anne.Menurutnya,kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang keduakalinya di Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikanprogram dan kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan Perangkat Daerahsecara efektif dan efisien harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, danmemastikan keselarasan perencanaan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraansektor-sektor strategis pembangunan."Sektorstrategis pembangunan meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terutama isukemiskinan yang menjadi fokus perhatian baik ditingkat nasional maupun daerah.Akan tetapi, penguatan ekonomi ini menjadi perhatian semua pihak terutama dalamrangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," beber Ambu Anne.Menurutnya,hal ini sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta yang ketiga yaitu mewujudkanperekonomian masyarakat yang kokoh, misi tersebut ditunjang dengan 4 sasaranyang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah,diantaranya meningkatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, berkembangnyasentra industri unggulan dan perdagangan, terciptanya iklim investasi yangkondusif, serta terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saingpertanian, perikanan dan perternakan."Keempatsasaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha kecildan menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta DinasPangan dan Pertanian dalam menyusun perencanaan anggaran harus memperhatikansasaran yang akan dicapai dan sudah ditetapkan dalam RPJMD," kata AmbuAnne.Dalamagenda tersebut, hadir juga Tim dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu JayaRahmad selaku koordinator kegiatan, beserta pengendali teknis dan anggota timyang akan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Purwakartatahun 2023."Diinstruksikankepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar membantu memberikan data yangdibutuhkan oleh tim evaluator, terutama yang saat diminta data atau dokumenuntuk bahan evaluasi yaitu Bappelitbangda, Disporaparbud, Dispangtan, danDKUPP. Diharapkan Kepala Perangkat Daerah agar bersikap kooperatif dan proaktifdengan tim evaluator," ujar Ambu Anne.BupatiPurwakarta juga berharap Kepala Perangkat Daerah dapat mengambil manfaat darikegiatan ini, serta program dan kegiatan yang sudah disusun bisa berpotensiuntuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.Kegiatantersebut juga dihadiri oleh Sekretaris daerah Kabupaten Purwakarta, InspekturInspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta beserta jajaran, Kepala PerangkatDaerah se-Kabupaten Purwakarta, beserta tamu undangan lainnya.(Diskominfo Purwakarta)