Jajaranpengurus DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta menghadap BupatiPurwakarta Anne Ratna Mustika di Komplek Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kamis09 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Anne Ratna didampingi oleh KadisdikPurwakarta, Purwanto dan sejumlah pejabat lainnya.KedatanganPospera Kabupaten Purwakarta di pimpin langsung oleh Ketua Sutisna Sonjayauntuk mendiskusikan masa depan Pendidikan di Purwakarta, sekaligus membahasbeberapa pasal di Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 tentang PendidikanBerkarakter yang bertabrakan dengan Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022."Kitamembahas masa depan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Termasuk dua pasal diPerbup Tentang Pendidikan Berkarakter yang bertabrakan denganPermendikbud," ujar Bupati perempuan pertama di Purwakarta kepada awakmedia.Duapasal yang bertabrakan tersebut lanjut Anne, yakni soal jam masuk sekolah untukwilayah perkotaan dan wilayah pedesan serta seragam sekolah untuk hari senin."Hariini jam masuk sekolah di wilayah pedesaan pukul 6:30 WIB, untuk wilayahperkotaan pukul 07:00. Nanti di peraturan yang baru semuanya sama, tidak adadesa tidak ada kota, siswa masuk sekolah pukul 07:00 wib," ujar Anne.Untukmasalah seragam, Anne melanjutkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, untuk senin harus merah putih atauputih biru maka yang Senin di geser ke hari Selasa."Permintaandari Pospera terkait dua pasal dalam perbup tentang pendidikan berkaraktertersebut ke Bagian Hukum Sekretariat Pemda Purwakarta dan juga temen-temen diDPRD Purwakarta, hanya saja belum terakomodir. Karena sebentar lagi kan sudahpunya Perda baru yang sedang disusun," kata Anne.Sementaraitu, Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta, SutisnaSonjaya mengaku bangga terhadap Bupati Anne karena memiliki kepedulian yanglebih jauh dengan dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta."BupatiAnne memiliki visi jauh soal Pendidikan di Purwakarta. Untuk seragam dan jam sekolahsiswa insyaallah sedang di godok sama tim hukumnya Pemda," ujarnya.Menurutnya,aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi kebijakanpemerintah adalah hal penting dalam tata kelola pemerintahan daerah."Halini juga mesti dipahami agar jajaran pemerintahan terhindar dari tindakanpenyelewengan yang dapat merugikan masyarakat. Sekaligus untuk mengukur tinggiatau rendahnya sistem demokrasi pada pemerintahan tersebut," demikianSutisna Sonjaya.(Diskominfo Purwakarta)