Menaker Soroti Tiga Tantangan Pengantar Kerja dalam Community of Practice 2025

kemnaker.go.id

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan resmi membuka Community of Practice (CoP) Pengantar Kerja Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binapenta dan PKK bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pengantar kerja dalam membantu pencari kerja memasuki dunia industri, yaitu pekerja terdampak PHK, penyandang disabilitas, dan pencari kerja dari generasi Z. Tantangan pertama adalah penanganan pekerja yang terkena PHK. Menaker menegaskan pentingnya memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan akses pelatihan skilling, upskilling, dan reskilling agar mereka dapat kembali terserap di pasar kerja. "Bagi mereka yang terkena PHK, JKP hadir sebagai solusi agar mereka bisa mendapatkan keterampilan baru dan kembali bekerja," ujar Menaker Yassierli. Tantangan kedua adalah peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kemnaker terus memperkuat akses kerja bagi kelompok ini dengan membentuk Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas dan Khusus di bawah Ditjen Binapenta dan PKK. "Regulasi yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan 1% tenaga kerja disabilitas harus kita jalankan dengan serius. Oleh karena itu, berbagai pelatihan akan kami selenggarakan agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," tegasnya. Tantangan ketiga adalah menghadapi karakteristik dan ekspektasi pencari kerja dari generasi Z yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, strategi khusus dibutuhkan agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berkembang. "Saya berharap melalui CoP ini, kita bisa merumuskan strategi yang tepat untuk membimbing generasi muda dalam memasuki dunia kerja," kata Menaker Yassierli. Selain itu, Menaker Yassierli menekankan peran penting pengantar kerja dalam memastikan kecocokan antara pencari kerja dan kebutuhan industri. Mereka harus memahami kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun soft skill. Sebagai langkah konkret, Menaker Yassierli meminta Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyelenggarakan CoP secara rutin sebagai wadah pertukaran praktik terbaik (best practice) serta penguatan kompetensi pengantar kerja. Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Haryanto dalam laporannya menyatakan bahwa forum ini membahas berbagai aspek layanan bimbingan jabatan dalam program JKP serta penempatan tenaga kerja disabilitas. "Topik ini perlu mendapat perhatian khusus karena terkait dengan isu-isu terkini, seperti peningkatan kasus PHK di beberapa daerah serta fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas," ungkap Haryanto. Kegiatan CoP Pengantar Kerja Tahun 2025 ini diikuti oleh 100 peserta secara langsung (onsite) dan 1.000 peserta secara daring (online). Biro Humas Kemnaker

Kemnaker dan IM Japan Terus Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemagangan ke Jepang

kemnaker.go.id

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan dan International Manpower of Japan (IM Japan) sejalan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemagangan ke Jepang. Sehingga diharapkan program pemagangan akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melakukan pertemuan dengan CEO IM Japan, Hitoshi Kanamori, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (12/2/2025). "Program pemagangan ini adalah salah satu program prioritas Kemnaker, khususnya di masa Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oleh karenanya kami akan full support agar program ini terus berjalan dan berkembang," kata Yassierli. Dalam pertemuan tersebut, Menaker mengatakan bahwa aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek kuantitas, di mana program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi SDM Indonesia untuk magang. "Harapannya ke depan program pemagangan ini dapat memfasilitasi 10 ribu SDM Indonesia untuk magang di Jepang," katanya. Tak hanya kuantitas, aspek kualitas pun dinilai Menaker perlu ditingkatkan. Peningkatan ini akan dimulai dari proses rekrutmen peserta magang, agar mereka yang lolos seleksi benar-benar siap untuk magang ke Jepang. Sementara pihak IM Japan pun menyambut baik upaya peningkatan program pemagangan ke Jepang tersebut. Sehingga program yang telah berjalan lebih dari 30 tahun dapat terus memberikan dampak yang positif bagi seluruh pihak.  Biro Humas Kemnaker

Wamenaker Sebut FKLPID Kunci dalam Menyelaraskan Keterampilan Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri

kemnaker.go.id

Bekasi –Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan lembaga pelatihan tenaga kerja.Hal tersebut disampaikan Wamenaker dalam Rapat Kerja FKLPID yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).Menurut Wamenaker, FKLPID tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi, tetapi juga sebagai penghubung yang efektif antara dunia industri dan penyedia pelatihan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar.Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas, di antaranya penguatan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan industri, pengembangan program pelatihan yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor investasi.Wamenaker meminta agar langkah-langkah tersebut segera diimplementasikan guna memastikan kompetensi tenaga kerja, terutama di Jawa Barat, dapat berkembang sesuai tuntutan pasar kerja yang dinamis.“Saya ingin menekankan bahwa kompetensi tenaga kerja bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup sikap kerja, etos kerja, serta kesiapan untuk menghadapi perubahan di dunia industri,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengingatkan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah efisiensi anggaran yang menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan sigap dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).“Partisipasi aktif perusahaan sangat dibutuhkan, salah satunya melalui cost sharing penyelenggaraan pelatihan,” imbuhnya.Ia berharap FKLPID Jawa Barat dapat memainkan peran yang lebih besar lagi sebagai penghubung antara perusahaan dan lembaga pelatihan vokasi. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pelatihan vokasi, sementara perusahaan diharapkan memberikan dukungan pendanaan untuk keberlanjutan program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja setelah pelatihan.Dengan kolaborasi tersebut, ia optimistis dapat tercipta solusi nyata dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.“Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memiliki keterampilan yang relevan, peluang kerja yang lebih luas, dan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.Biro Humas Kemnaker

Pimpin Musrenbang di Kecamatan Dumai Selatan, Wako H Paisal: Tentukan Usulan Pembangunan Prioritas, 2026 Kita Eksekusi

web.dumaikota.go.id

DISKOMINFOTIKSAN DUMAI - Wali Kota Dumai, Paisal memimpin langsung jalannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dumai Selatan, dilangsungkan di Aula Kantor Camat Dumai Selatan,...

Tim SAKIP Unib Laksanakan Paparan dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024

unib.ac.id

Tim SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Universitas Bengkulu (Unib) menggelar paparan dan evaluasi capaian kinerja unit kerja Unib di Hotel Mercure, Kota Bengkulu, pada Kamis (13/2/2025). Kegiatan ini bertujuan ...

Mahasiswa DIV Poltekes Berikan Penyuluhan Gizi Kepada Masyarakat

infopublik.banjarkab.go.id