CapaianUniversal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta KabupatenPurwakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 1 November2022 angkanya tercatat sebesar 96,55 persen. Untuk tahun ini, sampai dengan 1Maret 2023 angkanya naik menjadi 97,28 persenAtasdukungan dan kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) denganpencapaian UHC. Jajaran Pemkab Purwakarta diganjar dengan penghargaan UHC Awarddari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RepublikIndonesia."Alhamdulillah, penghargaan ini merupakanbuah dari komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yangterintegrasi dengan BPJS Kesehatan," kata Bupati Purwakarta Anne RatnaMustika usai menerima penghargaan UHC Award, di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa14 Maret 2023.Menurutnya,hal tersebut juga bisa dilihat dari capaian kepesertaan BPJS Kesehatan wargaKabupaten Purwakarta hingga 1 Maret 2023 adalah sebanyak 980.645 orang atau97,28 persen dari jumlah penduduk."Untukkepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang berasal dari Penerima Bantuan Iuranmelalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) jumlahnya sebanyak 89.702 orang, lain-lainnyaberasal dari; PBI APBN, PPU, PBPU dan iuran BP atau bukan pekerja. Hinggadiperoleh total kepesertaan sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlahpenduduk," kata Ambu Anne.Kedepan,Pemkab Purwakarta menargetkan seluruh penduduk Purwakarta dapat memilikijaminan kesehatan. Sebelumnya, Pemkab Purwakarta bersama pihak BPJS Kesehatantelah melakukan MoU rencana kerja penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkanoleh Pemkab Purwakarta dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC).Kesepakatantersebut sebagai salahsatu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan denganpemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional."Kamijuga konsen untuk mendorong masyarakat yang belum terkaper jaminan kesehatan.Khusus warga kurang mampu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agarbisa terkaper jaminan kesehatan," kata Ambu Anne.AmbuAnne juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen lapisanmasyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi danadvokasi kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dariprogram ini dengan optimal. "Tentu saja, hal ini nantinya dapat memudahkanakses masyarakat terhadap layanan kesehatan," ujar Ambu Anne.Ia jugamenegaskan, Instruksi Presiden nomor 01 tahun 2022 perihal optimalisasipelaksanaan program JKN mengisyaratkan bahwa bupati atau walikota harusmembantu menyukseskan keberlangsungan program tersebut."Pasalnya,program ini merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitaspelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional untuk memastikan seluruhpenduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN," demikian Ambu Anne.(Diskominfo Purwakarta)