Jakarta - Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Tujuan itu lantas diwujudkan dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga saat ini, program tersebut sudah berhasil mendaftarkan sebanyak 101,1 juta bidang tanah.

Meski belum sepenuhnya terdaftarkan, dampak positif pendaftaran tanah ini sudah bisa dirasakan manfaatnya. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, tanah-tanah terdaftar tersebut telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi bangsa. "Jadi PTSL itu telah menstimulasi perekonomian hingga Rp134 triliun. Ini tentu angka yang membahagiakan dan diakui oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red), dan Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Suyus Windayana dalam paparannya saat membuka Sosialisasi Program Strategis Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang berlangsung di di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada Senin (13/03/2023).

Ia menyebut, angka Rp134 triliun itu diambil dari total akses kredit yang didapat masyarakat melalui Hak Tanggungan terhitung dari tahun 2017. Hal ini bisa tercapai berkat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sehingga akses untuk mendapat permodalan demi pengembangan usaha jadi lebih mudah. "Data kita terkait PTSL ini cukup bagus dan jadi salah satu program prioritas nasional yang sukses dan berdampak cukup signifikan. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang bisa menyelesaikan PTSL ini setiap tahunnya," ucap Suyus Windayana.

Menurutnya, capaian positif ini bisa menjadi motivasi untuk mewujudkan Indonesia Lengkap yang dimulai dari Kota/Kabupaten Lengkap dan Provinsi Lengkap. "Jadi saya ingin Bapak/Ibu semua berlomba-lomba untuk menjadikan kabupaten dan kotanya menjadi Kabupaten/Kota Lengkap," tutur Dirjen PHPT kepada jajaran PHP dari 20 provinsi yang menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut.

Setelah mencapai Indonesia Lengkap, bukan berarti tugas Kementerian ATR/BPN berakhir. Suyus Windayana mengatakan jika berkaca pada negara-negara lain yang telah lebih dahulu menyelesaikan pendaftaran tanahnya, jumlah layanan pertanahan yang diterima justru meningkat drastis. Jika Kementerian ATR/BPN tak bersiap menghadapi hal tersebut maka kemudahan berusaha tentu tidak akan terwujud. 

Ia menyampaikan, langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi hal tersebut ialah transformasi digital. "Hal ini sudah harus kita lakukan, karena sudah tidak memungkinkan lagi kita melakukan layanan secara manual. Dengan jumlah tanah terdaftar yang terus meningkat, layanan yang akan kita terima semakin banyak, sementara SDM (sumber daya manusia, red) akan berkurang. Jadi transformasi digital ini bisa mempermudah Bapak/Ibu," terang Suyus Windayana.

Langkah transformasi digital terdekat yang akan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yaitu mengubah buku tanah menjadi buku tanah digital yang rencananya akan diluncurkan pada April mendatang. Dengan buku tanah digital, diharapkan dapat memangkas sejumlah proses birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha. (JM/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Bupati TRK Hadiri Rakor Penguatan Sinergi KPK dan Pemerintah Daerah di Jakarta

Jakarta - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK RI, Jaka...

Pengecekan Massal Kendaraan Dinas Sulbar Dimulai, OPD yang Lalai Akan Ditindak*

Mamuju - Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, menekankan pentingnya investarisasi kendaraan dinas, serta pengecekan kondisi fisik kendaraan secara rutin agar tidak adalagi penyimpangan. Untuk itu, Pemprov Sulbar mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengecekan aset berupa, dokumen serta kondisi fisik kendaraan dinas Pemprov Sulbar secara rutin. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Muhammad Bisyri menyampaikan, ratusan kendaraan dinas Pemprov Sulbar akan diperiksa secara bertahap. "Hari ini kita apelkan kendaraannya. Mengecek berapa hadir dan tidak hadir dan dilakukan pemeriksaan sesuai data yang ada," kata Bisyri hari pertama…

Kebun Buah Bekasi Keren Hadir di Kota Bekasi: Sinergi Alam dan Masyarakat Lebih Hijau dan Produktif

Kota Bekasi - Sebuah ruang hijau baru yang menyegarkan sekaligus produktif, Kebun Buah Bekasi Keren, secara resmi dibuka pada Selasa, 29 April 2025 di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yang ditandai dengan acara peresmian dan penanaman perdana...

Rapat Koordinasi Lintas Sektor: Kolaborasi FIP Undiksha dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng guna Memberantas Siswa SMP yang Tak Bisa Membaca

Singaraja – Fakultas Ilmu Pedidikan (FIP) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk menangani permasalahan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng yang mengalami kesulitan membaca. Dalam rapat...

Ustad Masrul Aidi Tekankan Pentingnya Kesabaran dalam Pernikahan Pada Halaqah TP-PKK Aceh Besar

KOTA JANTHO &ndash Ustad Masrul Aidi Lc MA menyampaikan pentingnya kesabaran dalam membina rumah tangga yang menurutnya bukan hanya sebatas ikatan dua...

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional