PemerintahKabupaten Purwakarta menargetkan meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda sebagaiKabupaten Kota Sehat (KKS). Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika telahmenginstruksikan jajaran terkait untuk berbenah dan mempersiapkan diri meraihtarget tersebut.Penghargaanyang digagas Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan itu merupakanbentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap Kabupaten/Kota yang mampumenciptakan kondisi Kabupaten Kota bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihunidan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagaiprogram-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana,produktivitas dan perekonomian masyarakatnya."PenghargaanKabupaten Kota Sehat (KKS) tahun ini, harus bisa diraih Kabupaten Purwakarta.Untuk itu seluruh perangkat daerah yang terlibat harus menyelesaikankelengkapan pengisian indikator dalam sembilan tatanan penilaian yangdilengkapi oleh setiap perangkat daerah dan jaringannya hingga tingkatkecamatan dan desa," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Norman Nugraha yangmewakili Bupati Purwakarta, pada agenda Verifikasi Awal Penilaian KabupatenKota Sehat (KKS) Tahun 2023, di BalePaseban, Pendopo Pemkab Purwakarta, Rabu 29 Maret 2023 lalu.MenurutNorman yang menjadi Ketua Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Purwakarta itu,kegiatan ditempuh untuk menghadapi Verifikasi Awal Penilaian KKS Tahun 2023oleh Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat "Untuk verifikasi penilaiannyananti akan dilakukan oleh Tim Pusat, sebab Provinsi hanya melakukan pembinaandan pendampingan proses penilaian 9 tatanan dan 150 indikator Kabupaten KotaSehat," kata Norman.Normanoptimis predikat Kabupaten sehat bisa diraih mengingat Purwakarta telah melampaui prasyaratpenilaian adalah tercapainya standar Desa ODF (Open Defecation Free). hingga 80persen. "Kita optimis karena ODF Purwakarta telah mencapai angka 91persen," katanya.OpenDefecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, yaitu; kondisiketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan,karena pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh padapenyebaran penyakit berbasis lingkungan.Normanmengatakan, langkah verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatukomunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebasdari perilaku buang air besar sembarangan. "Untuk menghadapi prosesverivikasi itu semua pihak terkait terus kita konsolidasikan sehinggapersiapannya matang. Kita optimis Purwakarta dapat meraih predikat Swasti SabaPadapa," katanya.Sementara,berkaitan dengan tatanan-tatanan yang menjadi syarat penilaian KKS, Normanmengungkapkan, Purwakarta sudah memenuhi setidaknya dua tatanan yang menjadibasis program tersebut yaitu; Tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasaranaumum, dan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri."Indikatorkhusus kegiatan pada tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umumdiantaranya adalah; udara bersih, air sungai bersih, penyediaan air bersihindividu dan umum, pembuangan air limbah domestik, pengelolaan sampah,perumahan dan permukiman, pertamanan dan hutan kota, sekolah, pengelolaanpasar, sarana olahraga dan rekreasi, tempat bermain anak dan penataan sektorinformal," ujarnya.Lalu,terdapat juga indikator khusus kegiatan pada tatanan kehidupan masyarakat sehatyang mandiri. Diantaranya; perilaku hidup bersih dan sehat, tempat-tempat umum,permukiman, perumahaan dan bangunan sehat, penyediaan air bersih, kesehatan dankeselamatan kerja, pencegahan kecelakaan dan rudapaksa, kesehatan keluarga,reproduksi dan KB, pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pola asuh anak,kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani serta program anti tembakau."Selainitu, terdapat juga Imunisasi, pelayanan pengobatan dan perawatan, pemberantasanmalaria, DBD, TB Paru, Diare, pencegahan penyakit degeneratif, gizi danjamkes," ujarnya.Lebihjauh, Norman mengungkapkan, dalam penilaian KKS itu ada tiga tahap, yangpertama itu disebut dengan Swasti Saba Padapa, yang kedua Swasti Saba Wiwerdadan ada lagi Swasti Saba Wistara. "Soal tatanan ini yang jumlahnyasekarang kurang lebih 150 indikator yang harus dipenuhi, ini melibatkanberbagai dinas, semua dinas terlibat disitu, karena ini merupakan tanggung jawabbersama sehingga bisa terintegrasi diselesaikan bersama-sama," demikianNorman.(Diskominfo Purwakarta)