Jakarta--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga  28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. 

Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id.  Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023. 

Hingga 21 April 2023, Posko THR telah menerima 2.283 aduan. Dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023, 2.283 pelapor, sebanyak 1.529 perusahaan, dan 276 aduan telah ditindaklanjuti serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.253 aduan. 

"Dari jumlah 2.283 pengaduan THR 
 yang berasal 1529 perusahaan, sebanyak 1.144 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 754 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 385 aduan THR terlambat bayar, " kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (21/4/2023). 

Anwar Sanusi mengatakan laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan dari 276 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi. "Satu aduan masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, " katanya. 

Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi  terbanyak menerima aduan yakni 703 aduan. Diikuti Jawa Barat (457), Jawa Tengah (234), Banten (222), Jawa Timur (191), DI Yogyakarta (56), Kepulauan Riau (42), Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (40), Sumatera Barat (37), dan Riau (28).  "Dari 703 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 338 aduan soal THR tak dibayarkan, 233 THR tak sesuai ketentuan, dan 132 aduan THR terlambat bayar, " ujar Anwar Sanusi. 

Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 31 aduan, Sulawesi Selatan (23), Lampung dan Kalimantan Selatan (21), Kalimantan Barat dan Jambi (19), Bali dan Kalimantan Tengah (15), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (10), Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah (8), Kalimantan Utara  dan Aceh (6), Maluku Utara dan Papua (4), serta Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan. 

"Provinsi paling sedikit atau terendah  menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat, " kata Anwar Sanusi. 

Biro Humas Kemnaker

Selengkapnya

Berita Terbaru

Dari Staf Khusus Jadi Wakil Gubernur, Vasko Ungkap Siapa Pembentuk Strateginya

Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, Secara Terbuka Membagikan Pandangannya Soal Sosok-sosok Yang Menjadi Panutan Dalam Perjalanan Politiknya. Dalam Podcast Bertajuk “uang Dan Kekuasaan Ft. Vasko Ruseimy” Bersama P

Ditjen Dikti Hadir di Polibatam – Mendorong Transformasi Pendidikan Tinggi Berdampak

POLIBATAM – 19 Mei 2025, Dirjen DIKTI berkunjung ke Polibatam dalam rangka percepatan Polibatam menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur Polibatam, Bapak Bambang…

Parosil Mabsus Melepas 311 Calon Jamaah Haji Asal Lampung Barat

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melepas sebanyak 311 Calon Jamaah Haji (CJH) untuk...

Indeks Kebahagian Keluarga di Kota Bogor terus Meningkat

Indeks Kebahagian Keluarga di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Anas S. Rasmana saat kegiatan sesi wawancara lomba keluarga berkualitas (KB) 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) di Intifarm, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Rabu (21/5/2025). Anas mengatakan bahwa kenaikan indeks kebahagian keluarga ini m

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional