Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembahasan Temuan dalam Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bersama Kementerian Investasi/BKPM. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, pada Senin (26/06/2023).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Dwi Hariyawan menyampaikan, Penilaian Pelaksanaan KKPR merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tertuang di dalam dokumen KKPR yang diterbitkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Setelah dilaksanakan, ditemukan beberapa permasalahan dalam dokumen KKPR yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya melalui pembatalan dan penelusuran sumber kesalahan sistem Online Single Submission (OSS). “Setidaknya terdapat 15 tipologi temuan permasalahan, yang utamanya ditemukan pada dokumen KKPR yang terbit tanpa penilaian,” ungkapnya.

Dwi Hariyawan menjelaskan, beberapa tipologi permasalahan tersebut antara lain dokumen Konfirmasi KKPR yang tidak sesuai format baku, disetujui untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang dalam Peraturan Zonasi (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), memiliki muatan yang tidak lengkap, memiliki luas disetujui lebih besar dari luas yang dimohon, diterbitkan berdasar RTR di wilayah lain, serta multi dokumen pada lokasi yang sama. 

Selain itu, ditemukan pula dokumen Persetujuan KKPR Tanpa Penilaian pada lokasi yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Kemudian, ada juga yang tidak memenuhi ketentuan diterbitkan secara otomatis sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 Pasal 181.

Di samping itu, Dwi Hariyawan menegaskan, adanya kemudahan investasi melalui KKPR yang terintegrasi sistem OSS di BKPM ini, perlu didukung dengan penguatan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan tertib tata ruang. 

"Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi sistem OSS dengan GISTARU dengan Sistem Informasi Penilaian Pelaksanaan KKPR, kepastian penerbitan KKPR Tanpa Penilaian yang sesuai dengan RTR, serta kepastian mekanisme pencabutan KKPR," jelas Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM, Noor Fuad Fitrianto menyatakan, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki aliran data dari OSS ke GISTARU. Ia pun akan menindaklanjuti pembatalan izin terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (FT/LS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Warnai Malam Imlek, Novotel Tangerang Hadirkan Atraksi Kungfu dan Barongsai

Tak pernah ada habisnya menghadirkan pengalaman berbeda dan tak terlupakan untuk setiap tamunya. Ya, hal itu kembali dilakukan Novotel Tangerang yang siap menghadirkan atraksi Kungfu dan barongsi di m

Penjelasan KPU Toba Perihal Pencalonan Robinson Sitorus

JAKARTA, HUMAS MKRI - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba (Termohon) membantah dalil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Nomor Urut 1 Pol...

KPU Kabupaten Pohuwato: Tuduhan Penggelembungan Suara dalam Pilbup Tidak Terbukti

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati da...

Klarifikasi Undur Diri Ricky Jauwerissa untuk Maju Pilkada Kepulauan Tanimbar

JAKARTA, HUMAS MKRI - Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dipastikan Komisi P...

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional