Jakarta - Visi Indonesia sebagai negara maju yang berorientasi pada pembangunan Indonesia-sentris menjadi latar belakang pemerintah melakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Sehubungan dengan itu, pada Senin (21/08/2023), dilakukan penyerahan draf Rancangan UU (RUU) IKN oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Penyerahan draf RUU IKN ini disaksikan oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjabarkan beberapa pokok perubahan dalam RUU IKN. Perubahan RUU meliputi kewenangan khusus, pertanahan, pengelolaan keuangan, pengisian jabatan otoritas, penyelenggaraan perumahan, batas wilayah, tata ruang, mitra kerja Otorita IKN di DPR, dan jaminan keberlanjutan.

Secara khusus, Suharso Monoarfa kemudian menerangkan soal perubahan RUU yang berkaitan bidang pertanahan. “Latar belakang perubahan ditunjukkan untuk mengoptimalisasi pengelolaan tanah, terutama tanah yang digunakan untuk kepentingan investasi yang seharusnya di bawah kendali pengelolaan pemerintah. Kedua, menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam kegiatan pembangunan IKN, dan ketiga mengukur jangka waktu dan mekanisme hak atas tanah di wilayah IKN untuk lebih menarik investasi," ungkapnya dalam Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan atas UU IKN, di Ruang Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, fungsi setiap bidang tanah di wilayah IKN perlu dijaga sesuai dengan ketentuan penataan ruang. Perlunya penegasan atas ketentuan inilah yang menjadi latar belakang perubahan RUU IKN dalam bidang tata ruang. "Lalu diperlukan ketentuan tentang konsekuensi kepada pembinaan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang, berupa relokasi atau konsolidasi tanah," lanjut Suharso Monoarfa.

Di satu sisi, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pihaknya turut mendukung penerbitan RUU IKN untuk memberikan kepastian hukum percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Sebagaimana ia telah membubuhkan paraf untuk draf RUU IKN, pada Selasa (13/06/2023) lalu. Adapun beberapa pasal baru dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang dituangkan dalam RUU antara lain Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16A, dan Pasal 36B.

"Kementerian ATR/BPN mengampu dua komponen perubahan, yaitu bidang pertanahan dan penataan ruang. Pada bidang pertanahan, mengenai jenis-jenis kategori tanah di IKN, pengaturan Hak Atas Tanah (HAT), dan jangka waktu HAT yang dimaksud. Pada bidang penataan ruang, mengenai pengaturan penataan ruang dan mekanisme penataan ulang tanah di wilayah IKN sesuai kebutuhan apabila terdapat perubahan pemanfaatan ruang," terang Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Adapun usai kegiatan penyerahan draf RUU IKN terlaksana, rapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Revisi UU IKN. (YS/YZ/OD/CS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Kemenperin Fokus Kembangkan Sentra IKM Wastra di Pelosok Tanah Air

Industri wastra atau kain tradisional Indonesia seperti batik dan tenun sangat erat kaitannya dengan perkembangan industri fesyen dalam negeri. Industri wastra nasional memiliki nilai tinggi berupa identitas dan ciri khas yang merupakan hasil dari perpaduan antara kearifan lokal dan kreativitas masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Namun demikian, proses produksi yang rumit dan ...

Peringati Momentum 75 Tahun Jalinan Hubungan Diplomatik, Indonesia-Tiongkok Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis, termasuk Tiongkok, melalui berbagai upaya peningkatan perdagangan, investasi, dan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah dalam negeri.

FK Perkuat Solidaritas Lewat Senam dan Jalan Sehat Bersama

UNAIR NEWS – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar kegiatan senam dan jalan sehat. Kegiatan ini terbuka bagi civitas academica serta masyarakat umum. Senam

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional