Bupati Aceh Jaya Bahas Efisiensi Anggaran dengan Menteri Keuangan di Magelang

acehjayakab.go.id

Magelang &ndash Bupati Aceh Jaya Safwandi memanfaatkan momen kegiatan retret di Magelang yang berlangsung hinggan Februari untuk berdiskusi dengan M...

Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan…

unp.ac.id

Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang

Ini Besaran Zakat Fitrah Ramadhan 2025 di Konawe Selatan

konaweselatankab.go.id

Polisi Berhasil Ringkus 7 Pemuda Positif Narkoba Saat Pesta Miras di Indramayu

tribratanews.polri.go.id

Kemnaker dan BGN Jajaki Kerja Sama Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Program Makan Bergizi Gratis

kemnaker.go.id

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menciptakan lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat (21/2/2025). Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas dua isu utama. Pertama, pemanfaatan program MBG untuk menciptakan lapangan kerja (job creation).  “Kami sedang memetakan bagaimana setiap satuan pelayanan MBG dapat berkontribusi dalam menambah pekerja baru,” ujar Menaker. Kedua adalah bagaimana program MBG dapat dimanfaatkan untuk saling berkolaborasi. Kemnaker dengan standarisasi pelatihan yang dimiliki, katanya, dapat membantu para pekerja yang nantinya akan bertugas di satuan-satuan pelayanan yang dikelola oleh BGN. Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker akan menjadi etalase pelatihan bagi pelaksanaan program MBG.  "Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama lagi, BLK-BLK Kemnaker akan dihadiri satuan pelayanan program MBG. Di sanalah akan terwujud ekosistem mulai dari pelatihan, praktik, hingga para peserta siap terjun langsung dalam program MBG,” pungkasnya.

Menaker: Perkuat Akses Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Disabilitas

kemnaker.go.id

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pernyataan ini disampaikan dalam Workshop Penguatan Kesempatan Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas yang digelar di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/2/2025). Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pemberdayaan tenaga kerja disabilitas masih menghadapi tantangan. Kendala di lapangan menyebabkan implementasi pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal. “Ini terlihat dari terbatasnya penempatan tenaga kerja disabilitas setiap tahun dan minimnya jumlah perusahaan yang mempekerjakan mereka,” ujarnya. Menaker menuturkan bahwa pemerintah telah merancang berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, seperti : Pembentukan unit kerja khusus yang menangani pemberdayaan penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan; Peningkatan kompetensi tenaga kerja disabilitas melalui pelatihan dan sertifikasi; Memastikan penempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan; Memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan di tingkat lokal. “Saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,” ujar Yassierli. Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Haryanto mengatakan, Workshop Penguatan Kesempatan Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagai wadah sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. “Diharapkan melalui workshop ini, berbagai pemangku kepentingan dapat bertukar informasi mengenai berbagai program untuk menciptakan kesempatan pelatihan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas,” kata Haryanto. Sedangkan Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menekankan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukan sekadar isu tentang hak asasi manusia, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi, mendorong inovasi, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. “Mari kita bersama-sama memperkuat upaya kolektif dalam membangun kondisi tenaga kerja yang benar-benar inklusif,” tambahnya.  Biro Humas Kemnaker