Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan, yang bertema "Pengawas Ketenagakerjaan Profesional dan Bermartabat untuk Indonesia Maju," di Jakarta, Senin (25/9/2023) malam. 

Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan yang digelar secara hybrid ini, berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 September 2023. 

Menaker Ida menyampaikan, pengawas ketenagakerjaan memiliki peran yang Penting dalam penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. 

"Pengawas ketenagakerjaan tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, bekerjalah dengan luar biasa disertai berbagai inovasi maupun terobosan," kata Menaker Ida dalam sambutannya. 

Ida Fauziyah mengatakan, pengawas ketenagakerjaan harus mampu menjaga keseimbangan pelindungan kepada pekerja/buruh dan pengusaha tanpa adanya diskriminasi. 

Ia menyebut, berbagai isu ketenagakerjaan lintas sektor seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelindungan 
 Pekerja Migran Indonesia, Anak Buah Kapal (ABK) kemaritiman, TKBM, dan pekerja yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek harus mendapat perhatian serius dari pengawasan ketenagakerjaan. 

"Terobosan-terobosan agar terus 
 dikembangkan oleh pengawas ketenagakerjaan, supaya layanan perlindungan ketenagakerjaan dapat lebih luas dan akuntabel," ujar Menaker Ida. 

Menaker mengapresiasi pengawas ketenagakerjaan yang telah membuat terobosan dengan memperluas jangkauan layanannya kepada seluruh perusahaan, meliputi: Norma100 sebagai bentuk pengawasan ketenagakerjaan berbasis website, yang terintegrasi dalam SIAPKerja; Posko THR, khusus untuk layanan pemberian THR keagamaan; penyusunan pedoman pengawasan ketenagakerjaan pada perkebunan kepala sawit; aplikasi pengaduan kekerasan seksual dan perlindungan fungsi reproduksi pekerja perempuan; dan
 pedoman pengawasan ketenagakerjaan yang 
 responsive gender. 

Selain memberikan apresiasi, Menaker juga mengingatkan para pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya dituntut mempunyai keahlian, keterampilan, disiplin, integritas, dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan serta hak asasi manusia. 

"Pengawasan ketenagakerjaan harus peka terhadap perubahan demi pelayanan terbaik  pelindungan ketenagakerjaan," imbuh Ida Fauziyah. 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang mengungkapkan, Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempererat soliditas dan solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 

"Melalui Rakornas ini, kami berharap soliditas dan sinergitas antar stakeholders dapat terwujud," ucap Dirjen Haiyani. 

Pada Rakornas ini, Menaker Ida juga meluncurkan Buku Panduan Sensitif dalam Pengawasan Ketenagakerjaan dan Aplikasi Sistem Perlindungan Pekerja Perempuan, serta pemberian penghargaan dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2023, antara lain Disnakertrans Jawa Barat;  Sumatera Barat; Kepulauan Riau; Jawa Timur; Daerah Istimewa Yogyakarta; Jawa Tengah; Bengkulu; Kalimantan Barat; Riau; Sumatera Selatan; Sulawesi Selatan; Direktorat Bina Pemeriksaan Kemnaker; Bareskrim Mabes Polri; Polresta Bandara Soekarno Hatta; Bareskrim Polda Jawa Timur; Reserse Kriminal Polres Tulungagung; Kejaksaan Agung; Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;  Tulungagung; dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

 

Biro Humas Kemnaker

Selengkapnya

Berita Terbaru

Lakukan Pertemuan, Plh. Sekprov Sulbar - BPJS Kesehatan Bahas Inpres Nomor 1 Tahun 2022

Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga menghadiri Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Tingkat Provinsi Sulbar di Ruang Kerja Sekdaprov Sulbar Rabu, 7 Mei 2025. Plh. Sekprov Sulbar Herdin menyampaikan, rapat bersama pihak BPJS dalam rangka membahas Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk beberapa pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. " Dalam hasil rapat Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang akan mengakses pelayanan publik tertentu telah menjadi peserta aktif BPJS…

Raker Komisi IX, Menaker Perkenalkan Program School to Work Transition untuk Atasi Pengangguran

Jakarta --Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan digulirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Program ini merupakan integrasi pelatihan dan pemagangan berskala nasional yang dirancang untuk menekan angka pengangguran muda.Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun. Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, di mana beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa fokus program ini mencakup pengembangan skillset masa depan seperti elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); terintegrasi dengan pelatihan soft skill, bahasa asing, dan kewirausahaan; serta bertujuan mengatasi ketimpangan dan mismatch dengan kebutuhan industri."Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta," ucapnya.Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut."Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini," ujarnya.Biro Humas Kemnaker

Polinela Hadiri Musrenbang Provinsi Lampung 2025, Siap Bersinergi Dukung Arah Pembangunan

Polinela, Kamis (08/05/2025). Direktur Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Bupati Demak Dorong UMKM Masuk Pasar Digital Le...

DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil,...

Wakil Bupati Muba Rohman Terima Audiensi Forum Osis Muba

Dukung Penuh Kegiatan Edukatif dan Inspiratif ygOrganisasi Pelajar SEKAYU, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dibawah kepemimpinan ...

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional