Gagal SNBT 2024? Polteknaker Buka Kesempatan Kuliah Gratis

kemnaker.go.id

Jakarta- Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) membuka program kuliah gratis bagi lulusan SMA dan/atau sederajat yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024. Program kuliah full beasiswa ini dibuka untuk para lulusan SMA dan/atau sederajat dari semua jurusan, dengan catatan calon mahasiswa yang mendaftar haruslah berusia maksimal 25 tahun terhitung hingga tanggal 27 Juni 2024. "Polteknaker memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang tak lolos jalur SNBT, namun masih memiliki keinginan kuliah di PTN. Saat ini Polteknaker masih membuka kesempatan kuliah vokasi dengan beasiswa pendidikan 100 persen ditanggung negara," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (14/6/2024). Polteknaker akan memberikan kesempatan pendidikan 100 persen bagi mahasiswa yang lulus Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2024/2025, dengan memperhatikan prinsip adil, akuntabel, efisien, dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Sekjen Anwar menegaskan sebagai perguruan tinggi non kedinasan di bawah Kemnaker, Polteknaker telah mencetak lulusan yang unggul, kompeten dan siap kerja melalui program studi dan tenaga pendidik berkualitas. Lebih lanjut ia mengatakan, PMB tahun ajaran 2024/2025 melalui jalur Seleksi Berdasar Tes (SBT) dilakukan secara daring melalui https://pmb.polteknaker.ac.id/. Adapun pendaftaran kuliah gratis di Polteknaker hingga 27 Juni 2024 Pukul 23.59 WIB. Biro Humas Kemnaker

Kemnaker : Peningkatan Kompetensi Instruktur Tak Berhenti saat KKIN

kemnaker.go.id

Makassar--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi berharap peningkatan kompetensi Instruktur tak hanya berhenti saat berakhirnya Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN), tapi juga tak menyurutkan langkah dan semangat kompetitor untuk selalu berkompeteisi dengan sehat dan terintegrasi. "Saya juga berharap pimpinan satuan kerja melakukan pembinaan dan mendorong Instruktur untuk meningkatkan Kompetensinya, " kata Anwar Sanusi saat menutup KKIN  IX Regional Wilayah Tengah II, di Balai Besar Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2024). KKIN Regional Wilayah Tengah II 2024, diikuti oleh 140 kompetitor dari 14 bidang keahlian yang berasal dari BPVP Sorong, BPVP Ternate, BPVP Ambon, dan BPVP Kendari dan BBPVP Makassar,  dimana semuanya dengan melibatkan BLK UPTD, BLK Komunitas, LPK binaan, dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Anwar Sanusi mengungkapkan untuk mewujudkan penilaian yang akuntabel, pada KKIN regional dan nasional tahun ini, penilaian peserta baik teknis maupun metodologi dilakukan oleh Juri menggunakan aplikasi Competition Information System (CIS). "CIS adalah software yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penilaian dan results (hasil) dari kegiatan kompetisi, " kata Anwar Sanusi. Dalam sambutannya, Anwar Sanusi mengucapkan selamat kepada para pemenang KKIN, terutama pemenang Juara I dan II yang akan mewakili Regional Wilayah Tengah II untuk berkompetisi di Tingkat Nasional di BPVP Sorong. "Saya berharap kepada pimpinan satuan kerja yang Instruktur-nya berhasil melangkah ke tingkat nasional memberikan perhatian khusus dan memberikan motivasi sehingga nantinya akan dapat bersaing dengan maksimal di tingkat nasional, "  ujarnya.  Biro Humas Kemnaker

Indonesia Resmi Gabung Koalisi Global untuk Keadilan Sosial

kemnaker.go.id

Jenewa, 13 Juni 2024 – Indonesia kini resmi bergabung dengan Koalisi Global untuk Keadilan Sosial (Global Coalition for Social Justice/GCSJ), sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen politik dan investasi guna mengatasi masalah ketidakadilan sosial dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Koalisi yang diluncurkan oleh Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO), Gilbert F. Houngbo, pada November 2023 ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan, serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Koalisi ini menjadi platform global bagi berbagai pihak untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia dalam koalisi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mempromosikan keadilan sosial di tingkat global. "Dengan bergabung dalam Koalisi Global untuk Keadilan Sosial, Indonesia berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang koheren dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan," ujar Anwar Sanusi dalam keterangan pers Biro Humas di Jenewa, Kamis (13/6/2024). Anwar juga menyatakan bahwa keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk belajar dari negara-negara lain dan berbagi pengalaman dalam upaya mencapai keadilan sosial. "Kami berharap bisa berkontribusi secara aktif dalam diskusi dan inisiatif global untuk memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial," tambahnya. Koalisi Global untuk Keadilan Sosial adalah jaringan internasional yang terdiri dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional yang berkomitmen untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan terjadi peningkatan kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks di era globalisasi. Keikutsertaan Indonesia ini diharapkan juga, tidak hanya meningkatkan standar hidup pekerja di dalam negeri, tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. “Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam upaya peningkatan keadilan sosial, dan kami berharap langkah ini dapat menginspirasi negara lain untuk bergabung dalam upaya bersama ini,” jelas Anwar. Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Arif Hidayat, mengungkapkan bahwa Indonesia akan fokus pada beberapa prioritas utama dalam koalisi ini, termasuk memperkuat sistem pelindungan sosial dan memperbaiki kondisi kerja secara keseluruhan. “Kami berkomitmen untuk membuat perubahan nyata yang akan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Melalui koalisi ini, Kami akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan memastikan keberlangsungan usaha disertai perlindungan sosial yang lebih baik bagi seluruh pekerja,” kata Arif. Pengumuman ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk organisasi buruh dan lembaga internasional yang telah lama mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam isu-isu keadilan sosial. Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan akan ada sinergi yang lebih kuat dalam upaya global untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Koalisi Global untuk Keadilan Sosial sudah menarik partisipasi dari berbagai pihak, termasuk 72 negara, 84 organisasi pekerja, 32 organisasi pengusaha, serta berbagai organisasi dan lembaga lainnya. Koalisi ini bekerja melalui intervensi, advokasi, promosi kebijakan yang konsisten, dan penyebaran pengetahuan. Melalui kerja sama dan kemitraan, Koalisi akan mengumpulkan sumber daya untuk mengatasi isu-isu penting dan mengembangkan kegiatan yang mendukung tujuan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak. Dengan keanggotaan baru ini, Indonesia siap untuk memainkan peran kunci dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Biro Humas Kemnaker

Dihadapan 500 Calon Pemilih Muda, Dr. Nurdin Ajak Gen Z dan Milenial Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2024

tangerangkota.go.id

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, mengajak para pemuda- pemudi Kota Tangerang untuk ikut serta dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, pada acara Sosialisasi

Pj Bupati Herman Pimpin Apel Gelar Senja Gerakan Pramuka Kwarcab 04.02 Kabupaten Indragiri Hilir

mediacenter.inhilkab.go.id

Pj Bupati Magelang: Pengentasan Kemiskinan Berawal…

magelangkab.go.id

BERITAMAGELANG.ID - Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto menyebutkan langkah pertama untuk menanggulangi kemiskinan harus diawali dengan data yang akurat.…