Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak 2019 secara berkala telah melaksanakan Sosialisasi Program Strategis di 19 provinsi di Indonesia. Meski sempat terhenti di 2020, pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2021 hingga 2023 ini terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antara Lembaga (PHAL), Risdianto Prabowo Samudro. Ia hadir mewakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Sosialisasi Program Strategis Tahun 2023, yang diselenggarakan di Sari Pacific Jakarta, pada Kamis (16/11/2023).

"Di tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi sebanyak 128 kali di 19 provinsi. Lebih banyak dibanding tahun lalu (2022, red), hanya sebanyak 58 kali. Sedangkan, tahun 2021 itu diadakan 20 kali,” tutur Kepala Bagian PHAL.

Peningkatan jumlah kegiatan di 2023 bisa terjadi karena adanya perubahan mekanisme sosialisasi. "Yang tadinya anggaran ada di pusat, akhirnya dialihkan ke 19 provinsi (Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan, red) agar bisa terakses oleh lebih banyak daerah di Indonesia," ungkap Risdianto Prabowo Samudro.

Kepada para peserta evaluasi yang hadir, Kepala Bagian PHAL menyampaikan rasa terima kasih atas keterlibatannya dalam sosialisasi. “Terima kasih untuk Bapak/Ibu semua, kita tidak dapat komplain dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat, red) terkait sosialisasi. Semuanya berjalan lancar, dan sudah dilaksanakan total sebanyak 128 kali," ucapnya.

Terkait konsep sosialisasi, Risdianto Prabowo Samudro menyatakan bahwa kegiatan di 2024 akan tetap sama dengan tahun 2023. Hanya saja ada dua provinsi baru yang akan terlibat, yaitu Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, ada tiga provinsi yang tidak lagi terlibat di tahun 2024, yakni Banten, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah. 

Hadir dalam acara pembukaan evaluasi ini, Kasubbag Rapat Komisi II, Fahmi Asy'ari selaku perwakilan dari Sekretariat Komisi II DPR RI yang selama ini terlibat dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan ini, ia mengakui ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN sebagai mitra dari DPR RI.

"Ya tentu banyak sekali yang sudah dilaksanakan bersama, khususnya yang berkaitan dengan Reforma Agraria. Saya bangga dengan ATR/BPN," ungkap Fahmi Asy'ari.

Kepala Subbagian Media Center, Nur Adhani sekaligus sebagai Penanggungjawab Kegiatan melaporkan, sejak 2017 hingga 2023, program PTSL yang merupakan salah satu fokus sosialisasi ini telah berhasil mendaftarkan 108,5 juta bidang tanah dari target sekitar 126 juta bidang tanah.

"Harapannya, melalui program PTSL yang sudah meluncurkan 12 Kabupaten/Kota Lengkap, masyarakat mendapatkan manfaat dari PTSL, dan diseminasi program ini harus terus dilakukan," ujar Nur Adhani. 

Dalam evaluasi yang berlangsung mulai Kamis-Sabtu (16-18/11/2023) ini juga akan disampaikan hasil evaluasi Penyelenggaraan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN dari Segi Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Arof Fatimah Wahyu Widayati selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN. Dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing perwakilan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Umum dari 19 Kantor Wilayah. (GE/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: twitter.com/atr_bpn    
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengukuhan Ketua TP PKK KTT, Pelantikan Bunda Literasi, KTT 2025-2029 oleh BUpati KTT

Pengukuhan Ketua TP-PKK Kabupaten Tana Tidung, Pelantikan Bunda Literasi, Pelantikan Bunda PAUD, Pelantikan Pengurus TP PKK dan Pelantikan Pengurus Pokja Bunda Paud Kabupaten Tana Tidung Perio...

Bupati Kembang Siapkan Dana Talangan Untuk KUD, ambil alih pengadaan beras PNS

Jembrana ? Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyiapkan dana talangan berupa pinjaman daerah untuk diberikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Pemberian dana talangan ini

Kemnaker Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Program TKM 2025

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2025.Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi menyesatkan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang mencatut nama Kemnaker. Informasi palsu tersebut menawarkan pendaftaran Program TKM 2025 secara ilegal kepada masyarakat.Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari Kemnaker. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, pendaftaran resmi peserta Program TKM Tahun 2025 belum dibuka.“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Saat ini Kemnaker belum membuka pendaftaran Program TKM 2025. Jika dibuka nanti, informasi resminya hanya akan diumumkan melalui kanal resmi Kemnaker,” ujar Sunardi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/4/2025).Ia juga menegaskan arahan Menaker Prof Yassierli supaya masyarakat teredukasi dengan baik terkait berbagai informasi dari Kemnaker melalui kanal resmi Kemnaker dan hal ini merupakan langkah mitigasi dan pencegahan penipuan. Maka dari itu sebagai informasi kepada masyarakat bahwa pendaftaran Program TKM 2025 nantinya hanya akan dilakukan melalui laman resmi bizhub.kemnaker.go.id.“Kami tegaskan kembali, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban. Segala informasi resmi hanya disampaikan oleh Kemnaker, bukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dan jika ada masyarakat yang merasa ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut sudah pasti perbuatan melanggar hukum sehingga bisa dipidana, dan harap dicatat juga bahwa program TKM merupakan bukti nyata kehadiran  Pemerintah dalam membantu masyarakat untuk peningkatan usahanya sehingga masyarakat kita bisa lebih sejahtera” pungkasnya.

Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AI

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).Dalam paparannya pada Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4/2025), Wamenaker menyampaikan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan.“Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang akibat disrupsi AI, sementara hanya 69 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Jika kita tidak mempersiapkan perempuan Indonesia, maka kesenjangan akan semakin dalam,” ujar Immanuel.Ia menambahkan, sektor-sektor yang terdampak otomatisasi perlu segera beradaptasi melalui skema pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.Lebih lanjut, Wamenaker menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pemerintah tidak hanya menyusun regulasi yang adil, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga pengawasan teknologi dan ketenagakerjaan agar tidak ada pihak yang tertinggal,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Wamenaker mendorong perempuan untuk terjun ke bidang kewirausahaan berbasis digital serta sektor industri kreatif, sebagai bagian dari agenda pembangunan SDM unggul dan berdaya saing serta menitikberatkan pada kesetaraan gender, sains, teknologi, dan pemberdayaan perempuan.Biro Humas Kemnaker

Di Forum BRICS, Menaker RI Dorong Tata Kelola AI yang Adil dan Kolaboratif

Brasilia —Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar tren, melainkan kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025) waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas tema tentang “Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Pekerjaan” .Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegasnya.Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.Pertama, inklusi digital. Pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar. Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital.Kedua, penyiapan keterampilan.Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan. Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.“Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.Ketiga, perlindungan sosial adaptif.Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan. Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.Keempat, dialog sosial inklusif.Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.Biro Humas Kemnaker

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional