ekon.go.id
Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan agenda prioritas Presidensi G20 Brasil 2024 pada pertemuan bersama (joint meeting) jalur Sherpa (Sherpa Track) dan jalur Keuangan (Finance Track) G20 di Brasil.
Selengkapnya
Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan agenda prioritas Presidensi G20 Brasil 2024 pada pertemuan bersama (joint meeting) jalur Sherpa (Sherpa Track) dan jalur Keuangan (Finance Track) G20 di Brasil.
Selengkapnya
Pekanbaru - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 42 sertipikat kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru pada Jumat (31/05/2024). Saat menyerahkan sertipikat, Menteri AHY mengingatkan masyarakat untuk menjaga tanahnya dengan cara disertipikasi. "Jangan sampai Bapak/Ibu yang sudah punya tanah tapi tidak punya sertipikat. Kalau nggak punya sertipikat apa dampaknya? Bapak/Ibu sekalian bisa dirampas tanahnya, bisa diserobot terus tiba-tiba ada yang klaim, mengaku bahwa itu tanahnya, itu rumahnya. Jangan sampai terjadi," tutur Menteri ATR/Kepala BPN. Untuk itulah Kementerian ATR/BPN hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk seperti di Pekanbaru hari ini. "Oleh karena itu, kami Kementerian ATR/BPN ingin meyakinkan agar setiap warga punya Sertipikat Hak Milik yang memang menjadi haknya,” jelas Menteri AHY. Ia juga menjelaskan bahwa sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk memastikan semakin banyak masyarakat yang memiliki hak atas tanahnya. "Dengan demikian bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat," pungkas Menteri AHY. Untuk diketahui, sebelumnya warga yang menerima sertipikat hasil program PTSL ini bermukim di tepian aliran Sungai Siak. Lalu, sejak 2008 direlokasi ke Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Hal tersebut dilakukan karena rumah tinggal warga sering terkena banjir dan terjadi abrasi, sehingga tidak memungkinkan untuk warga terus mendiami daerah rawan bencana tersebut. Atas kerja sama berbagai pihak, baik itu warga yang menghibahkan tanahnya untuk dijadikan daerah relokasi maupun Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang ikut berkolaborasi, relokasi pada 2008 tersebut terlaksana. Sebanyak 50 kepala keluarga (KK) bisa tinggal nyaman di rumah tinggal mereka. Saat ini, mayoritas masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Selain menyerahkan sertipikat hasil program PTSL, Menteri AHY juga menyerahkan secara langsung 20 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah dan 4 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana ibadah, pemakaman, serta Madrasah Diniyah Awaliyah. Hadir dalam penyerahan sertipikat kali ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. (GE/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
Bupati Bungo H. Mashuri, SP, ME Hadiri Manasik Haji dan Pelepasan
Reporter : Syamsul AkbarKRAKSAAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waluyo Jati merupakan rumah sakit kelas B yang menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Probolinggo. Selama tahun 2024, serangkaian inovasi terbatu telah dilakukan. Sejumlah inovasi tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Direktur Umum
Rambutan – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H. Hani S Rustam, SH bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Banyuasin H. Merry Hani Rustam, secara resmi me...
Dumai - Menuntaskan kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Dumai pada Sabtu (01/06/2024). Dalam kunjungan ini, ia menyerahkan enam sertipikat secara langsung kepada masyarakat. Dengan mengenakan pakaian Adat Melayu Riau, usai memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai, Menteri AHY mengatakan bahwa sertipikat yang dibagikan ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat. "Tadi kita juga sudah menyerahkan beberapa sertipikat dan mudah-mudahan itu semua memberikan kepastian hukum atas tanah, baik warga, komunitas, baik juga instansi," ucapnya. Selain itu, demi mendorong Kota Dumai menjadi Kota Lengkap, Menteri AHY berharap akan semakin banyak sertipikat yang diterbitkan. "Kita berharap, semakin banyak sertipikat yang bisa kita keluarkan, dari program PTSL misalnya. Sesuai dengan janji Pak Kakantah, September Dumai menjadi Kota Lengkap," sebutnya. Adapun sertipikat yang diberikan merupakan Sertipikat Tanah Elektronik yang terdiri sertipikat BMD sebanyak 3 sertipikat, BMN sebanyak 1 sertipikat, dan perorangan sebanyak 3 sertipikat. Diketahui, secara nasional, Kota Dumai sendiri merupakan kota tercepat kedua dalam merealisasi program PTSL setelah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tahun 2024, Kota Dumai memiliki target PTSL sejumlah 500 bidang dan telah terealisasi 100%. Kepala Kantah Kota Dumai, Slamet Sutrisno yang turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyerahan sertipikat, menyambut tantangan Menteri ATR/Kepala BPN terkait kesiapan Dumai menjadi Kota Lengkap. "Kami targetkan, bulan September Kota Dumai menjadi Kota Lengkap," tegasnya. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam penyerahan sertipikat ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. (GE/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
Pekanbaru - Usai meresmikan Implementasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru pada Sabtu (01/06/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki saluran siaga atau Hotline Pengaduan terkait pertanahan dan tata ruang di nomor 081110680000. "Nanti bisa disampaikan apa pengaduannya, apa masalah dan kasusnya, sehingga kami bisa atasi dan paling tidak kami atensi secara lebih responsif lagi," kata Menteri AHY. Menurutnya, masyarakat yang memiliki permasalahan terkait mafia tanah juga dapat menghubungi nomor tersebut atau langsung datang ke Kantah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri AHY memastikan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN akan merespons pengaduan itu secara tanggap dan efektif, sebagai komitmen dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia. "Jadi Bapak/Ibu datang saja, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri," sebut Menteri AHY. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, dirinya akan melakukan pemberantasan mafia tanah secara progresif dan agresif dengan membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Seperti halnya dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Selain itu, komitmen mewujudkan Wilayah Zona Integritas dilakukan di lingkungan ATR/BPN agar memitigasi risiko masalah dari internal. Sebelumnya, Menteri AHY menyebut telah memiliki puluhan Target Operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah. Proses penindakan terhadap mafia tanah tersebut merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat karena selama ini menurutnya mafia tanah menjadi penyebab keresahan terkait rasa keadilan pertanahan di tengah masyarakat. "Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah, masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial, dan ekonomi juga di atas, seringkali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan," pungkas Menteri AHY. (RO) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menghadiri Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kegiatan yang berlangsung di RM Orasawa Limboto ini di integrasikan
LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.
LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi
LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Indonesia Kini.
tribratanews.polri.go.id
kemenkopmk.go.id
kemlu.go.id
kominfo.go.id
atrbpn.go.id
bungokab.go.id
probolinggokab.go.id
banyuasinkab.go.id
gorontalokab.go.id