WakilKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Wahyudi, S.H., M.H meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ)kedua di Kabupaten Purwakarta, di lingkungan Kantor Desa Bungursari, KecamatanBungursari, Kamis, 04 Januari 2024.Diketahui,jajaran penegak hukum yang berkantor di Jalan Siliwangi, Purwakarta itu, jugatelah memiliki Rumah RJ pertama yang berlokasi di Desa Kiarapedes, KecamatanKiarapedes.Dalamagenda tersebut, tampak hadir jajaran Kejari Purwakarta yang dipimpin KajariRohayatie, S.H, M.H, Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan serta jajaranForkopimda Purwakarta dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Purwakarta.WakajatiJawa Barat, Wahyudi, S.H., M.H dalam sambutannya mengatakan, rumah restorativejustice hadir untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat yang terlukakarena adanya suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.Yangkedua, rumah RJ ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagaipermasalahan hukum yang yang berkembang di dalam masyarakat. "Kitaberharap rumah RJ ini bisa berkembang bukan hanya di dua tempat yaitu diKiarapedes dan di Bungursari, tapi juga di tempat-tempat lain untuk lebihmendekatkan aparat hukum yang menjalankan tugasnya agar bisa lebih humanis kebawah dan tajam ke atas," kata Wahyudi.Menurutnya,di wilayah Jawa Barat sudah ada 149 rumah RJ. Namun demikian pihaknya tetapberhati-hati di dalam menentukan putusan menentukan RJ karena begitu ketatnyasyarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini juga terjadi terhadap para penggunanarkotika."Parapengguna narkotika itu juga bisa di RJ tapi polanya beda dengan tindak pidanaumum yang lain. Kalau pengguna narkotika itu kita rehab ya kalau dia penggunakita masukkan ke dalam rehab," ujarnya.Untuk RJ,Wakajati juga menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh tindak pidanaumum itu diantaranya adalah mengembalikan keadaan ke semula sehingga perdamaianitu mutlak antara korban keluarga korban dengan pelaku itu yang harusterpenuhi.Sementara,Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan,restorative justice atau keadilan restoratif ini merupakan amanat dariPeraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutanberdasarkan keadilan restoratif."Dibangunnyarumah restorative justice ke dua di Kabupaten Purwakarta ini merupakan suatuwadah yang paling utama untuk mensosialisasikan kebijakan restorative justicesebagai salah satu program prioritas Jaksa Agung untuk menekan pelanggaranpelanggaran hukum," kata Benni.Denganadanya rumah RJ ini diharapkan masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya danmasyarakat desa Bungursari ini pada khususnya dapat bisa memahami mengertisadar dan taat aturan aturan hukum, sehingga pada akhirnya angka pelanggaranhukum di Purwakarta dapat menurun."Padasaat yang sama rumah RJ ini juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaanmusyawarah untuk mufakat sekaligus untuk tempat melangsungkan perdamaian,sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dimediasi oleh jaksa dengan disaksikan oleh paratokoh-tokoh masyarakat," kata Benni.Lebihjauh dari pada itu, lanjut Benni, nilai-nilai keadilan dengan sesungguhnyadengan adanya rumah RJ ini diharapkan betul-betul dapat di rasakan olehmasyarakat."Kitamengetahui bersama rasa keadilan inilah yang akhir-akhir ini sangat mahalharganya, terobosan yang diambil oleh Kejaksaan ini sangat kita apresiasisetidak-tidaknya mengurangi beban mengurangi penderitaan masyarakat kita yangterkait dengan masalah hukum, dengankeberadaan rumah RJ ni diharapkan bisa membantu penyelesaian perkaradengan cara yang lebih mengedepankan pendekatan nurani," demikian BenniIrwan.(Diskominfo Purwakarta)