Jakarta –Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan menjalin sinergi strategis untuk memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan program agroforestri. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama di Gedung Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/4/2025).Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang menggabungkan kegiatan pertanian (agro) dengan kehutanan (forestri) dalam satu kawasan yang sama, dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa kerja sama lintas sektor ini penting, terutama dalam mendorong perluasan kesempatan kerja di sektor kehutanan berbasis pengelolaan hutan sosial.“Tadi kita sudah sepakat bahwa peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan hal ini. Kementerian Kehutanan akan menyiapkan lahan dan mengidentifikasi potensi-potensi agroforestri, sementara Kemnaker akan memberikan dukungan penuh mulai dari pelatihan, praktik, hingga pembentukan ekosistem bisnis bagi para petani,” ujar Menaker.Ia mengungkapkan, terdapat potensi lahan seluas sekitar 2 juta hektare yang bisa dimanfaatkan dengan proyeksi melibatkan sekitar 1 juta petani. Menurutnya, angka tersebut sangat signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru.“Tentu ini akan dilakukan secara bertahap. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Kehutanan. Ini adalah pertemuan kedua kami, dan alhamdulillah langsung ditindaklanjuti dengan aksi nyata,” tambahnya.Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi tersebut memiliki makna besar bagi pembukaan lapangan kerja sekaligus untuk pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan.“Saya percaya, seperti yang selalu disampaikan Pak Prabowo, bahwa antar kementerian harus mampu bekerja sama, tidak hanya berbagi masalah, tetapi juga berbagi solusi. Dan kerja sama ini adalah salah satu wujud nyatanya,” ucap Menhut.Ia menyampaikan bahwa potensi perhutanan sosial sangat besar. Saat ini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas 8,3 juta hektare kepada masyarakat, dan masih terdapat sekitar 4 juta hektare lahan yang akan dibagikan, ditambah data indikatif seluas 3 juta hektare. Totalnya, sekitar 15 juta hektare berpotensi untuk dikembangkan.“Nantinya, akan dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk menentukan lahan mana saja yang cocok dipergunakan untuk agroforestri. Kami juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPS untuk memetakan pusat-pusat kemiskinan di kawasan hutan. Kemnaker bisa masuk untuk melakukan upskilling, dan kita juga akan mengajak pihak swasta untuk berkontribusi,” jelasnya.Menhut optimistis, jika semua pihak terlibat secara aktif, maka secara bertahap angka pengangguran dapat ditekan, produktivitas petani meningkat, dan kelestarian hutan tetap terjaga.Biro Humas Kemnaker