Bupati Dorong Optimalisas...

pesawarankab.go.id

Pesawaran, 13 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang...

Menaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Optimalkan Norma100 untuk Tingkatkan Pengawasan

kemnaker.go.id

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan layanan Norma100 sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.Dalam sambutannya pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian Norma100 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), Menaker menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan self-assessment guna memastikan kepatuhan terhadap norma kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).“Dengan implementasi Norma100, pemerintah berharap pengawasan ketenagakerjaan menjadi lebih transparan, tegas, dan proaktif, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja di Indonesia,” ujar Yassierli.Menaker memaparkan bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan ketenagakerjaan adalah jumlah pengawas yang sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Data terbaru menunjukkan bahwa dari 215,4 juta penduduk usia kerja, hanya 144,6 juta yang bekerja, sementara angka pengangguran mencapai 7,5 juta orang. Dalam kondisi ini, banyak perusahaan—terutama yang berskala mikro dan kecil—sering mengabaikan aspek K3 dan norma kerja demi mengejar profit.“Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih harmonis dan saling menghargai, di mana pekerja dipandang sebagai aset berharga dalam organisasi. Dengan demikian, industri tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memastikan kondisi kerja yang aman dan nyaman,” tegasnya.Sebagai solusi, Norma100 hadir dengan berbagai fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap norma ketenagakerjaan. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan antara lain Lembar kerja verifikasi untuk membantu pengawas dalam menilai kepatuhan perusahaan; Sertifikat kepatuhan yang dapat diunduh secara mandiri oleh perusahaan sebagai bukti penerapan norma kerja; dan Akses lebih luas bagi pengawas ketenagakerjaan daerah agar dapat melakukan pemantauan lebih efektif.Selain itu, Progress bar untuk memastikan pengisian formulir kepatuhan berjalan dengan lancar tanpa kendala; serta Peta kepatuhan yang memberikan gambaran tingkat ketaatan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan di berbagai wilayah.Menaker juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Norma100 membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, serta serikat pekerja menjadi faktor kunci dalam menegakkan norma ketenagakerjaan.“Kita hadir di sini dengan satu semangat, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Industri akan semakin berkembang jika norma kerja dan K3 ditegakkan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dengan payung hukum yang jelas agar iklim usaha tetap sehat,” ujarnya.Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, Norma100 diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, serta memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak."Dengan pendekatan yang lebih sederhana, praktis, dan berdampak nyata, Norma100 menjadi langkah proaktif menuju masa depan ketenagakerjaan yang lebih berkualitas," ujarnya.Biro Humas Kemnaker

Menaker Sampaikan Empat Pesan Penting kepada Peserta Pemagangan ke Jepang

kemnaker.go.id

Bogor--Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melepas 246 peserta pemagangan ke Jepang, di Jiritsu Nusantara, Bogor, Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Menaker mengatakan bahwa peserta pemagangan adalah salah satu Duta Indonesia di luar negeri, sehingga mereka harus memperhatikan 4 hal. Pertama, menjaga nama baik Bangsa Indonesia. Menurut Menaker, saat di luar negeri, seseorang sering digeneralisasikan dengan bangsa asalnya. Manakala dia dianggap jelek maka akan mengeneralisasi bahwa satu bangsa jelek. "Tapi jika kesannya orang baik, orang disiplin, ulet, pekerja keras, maka itu akan menjadi image yang baik bagi Bangsa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai duta bangsa, kita harus menjaga nama baik Bangsa Indonesia," katanya. Kedua, menggunakan waktu luang untuk belajar hal-hal lain di luar program pemagangan. Menurutnya, peserta pemagangan harus bisa mengeksplorasi banyak hal selama di luar negeri sebagai bekal diri untuk kembali ke Indonesia. Ketiga, membangun jejaring atau relasi selama di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan berinteraksi dengan sesama pemagang dari Indonesia, pemagang dari negara lain, maupun orang lainnya. "Gunakan kesempatan magang untuk belajar sebanyak-banyaknya. Banyak hal yang bisa dipelajari di luar program magang," ujarnya. Keempat, menjaga akhlak. Menurutnya, Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki akhlak yang harus dijaga. Karena hal tersebut merupakan value Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dikenalkan ke bangsa lainnya. "Tidak ada alasan, kita sudah punya akhlak kepada Tuhan, kepada orang tua, jadi lupa karena sibuk magang," katanya. "Kita ke luar negeri jangan sampai lebih barat dari orang barat, lebih Jepang dari orang Jepang. Kita punya value, nilai, jangan gaya-gayaan. Konsisten dengan value kita, mereka pasti respect kepada kita. Sehingga kita menjadi duta yang lengkap dalam hal kinerja, dalam hal disiplin, dalam hal akhlak," tambahnya. Kepada semua pihak, Menaker juga mengutarakan bahwa program pemagangan adalah program prioritas Kemnaker. Ia pun menyatakan pihaknya terus mengupayakan agar program pemagangan bagi peserta asal Indonesia dapat terus diperluas.  Biro Humas Kemnaker

Wamenaker Dorong Penguatan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Pemberantasan Percaloan Tenaga Kerja

kemnaker.go.id

Bandung – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, serta terlindungi dari praktek percaloan. Salah satu langkah konkret yang telah diambil pemerintah melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu untuk konseling, pengaduan, serta pelaporan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. "Dengan adanya Desk Ketenagakerjaan, kami ingin penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan semakin kuat, memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan," ujar Wamenaker saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Keamanan Polri Tahun 2025 di Graha Kresna, Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri, Soreang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/3/2025). Lebih lanjut, Wamenaker menyoroti maraknya praktek percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa banyak calon tenaga kerja dipungut biaya jutaan rupiah oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga tertentu demi mendapatkan pekerjaan. Praktek ini menciptakan ketidakadilan dalam akses kerja dan menghambat efisiensi pasar tenaga kerja. "Percaloan tenaga kerja bukan hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketimpangan dalam dunia kerja," katanya. Untuk mengatasi percaloan tenaga kerja, Kemnaker mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.Memperkuat koordinasi antara Kemnaker, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait dalam mencegah praktek percaloan.Mendorong perusahaan menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dengan memanfaatkan teknologi dan lembaga independen.Menyosialisasikan Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan melalui platform SIAPkerja.Mengedukasi masyarakat mengenai perusahaan penempatan tenaga kerja swasta yang resmi dan berizin. "Saya harap langkah ini dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, transparan, dan kompetitif, sehingga tenaga kerja Indonesia semakin berdaya saing," ucap Wamenaker.  Biro Humas Kemnaker

Pemda Kuningan Kehilangan Sosok Guru SD, KORPRI Takziah ke Rumah Duka

kuningankab.go.id

Terima Kunjungan Manajer PLN Meulaboh, Safwandi Minta GI Harus Tuntas Diperiodenya

acehjayakab.go.id

Calang Bupati Aceh Jaya Safwandi SSos menerima kunjungan silaturahmi dari Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP) Meulaboh yang berlangsu...