Malang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kick Off Meeting Pilot Project Akses Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Fase 2 Tahun 2024 secara daring dan luring di HARRIS Hotel and Conventions Malang, Rabu (27/03/2024). Hadir membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sukiptiyah.

Dalam sambutannya, Sesditjen Penataan Agraria mengatakan bahwa penataan akses dalam Reforma Agraria tidak kalah penting dengan penataan aksesnya. Sebab menurutnya, melalui penataan akseslah dapat terwujud peningkatan kesejahteraan di masyarakat. "Karena pada prinsipnya kita tidak cukup hanya legalisasi aset yang memberikan kepastian terkait hukum penguasaan kepemilikannya, tapi terkait pemanfaatan yang kaitannya dengan kesejahteraan ujungnya di penataan akses juga perlu kita gemakan," ujar Sukiptiyah.

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, dikatakan Sukiptiyah juga telah diperkuat dengan pembaharuan regulasi, yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan adanya regulasi ini, ia berharap pelaksanaan penataan aset dan akses dapat disinergikan ke seluruh lapisan terkait, sehingga tujuan dari Reforma Agraria bisa benar-benar terwujud.

"Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan elaborasi oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, sinergi kita antara ATR/BPN dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, kaitannya dengan penataan akses fase 2 ini bisa diwujudkan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat," terang Sesditjen Penataan Agraria.

Salah satu lokasi yang difokuskan dalam penataan akses tahap dua adalah Desa Soso, Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 944 bidang kepada 528 subjek pada 2022 silam, pemerintah kali ini bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT Syngenta Seeds Indonesia Wilayah Blitar dalam pengembangan kebun jagung. Dengan model kerja sama ini, Sesditjen Penataan Agraria memandang lebih mudah mewujudkan peningkatan pendapatan. 

"Penanaman jagung secara massal ini juga meningkatkan serapan tenaga kerja dari segi penanaman, pemupukan, hingga panen. Dengan demikian, tujuan kita bersama bisa terwujud. Insyaallah jika pendapatan masyarakat bisa meningkat pasti daya beli meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat," lanjut Sukiptiyah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono mengatakan, perlu gaung yang lebih besar lagi untuk menyosialisasikan pelaksanaan Reforma Agraria. Hal ini dilatarbelakangi adanya ketidaktahuan sejumlah pihak akan terselenggaranya penataan aset dan penataan akses yang selama ini dilakukan Kementerian ATR/BPN.

"Saya sangat ingin bagaimana kita menarasikan Reforma Agraria secara utuh dari penataan aset dan aksesnya. Hasil kerja ini bisa dilihat langsung di platform bhumigtra.atrbpn.go.id, semua pemetaannya telah lengkap di dalam situs tersebut. Dan hasil kerja keras kita ini perlu diketahui banyak pihak termasuk juga teman-teman dari perangkat desa," pungkas Dwi Budi Martono. 

Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan dari Project Management Officer Unit Manajemen Proyek, Unit Pengelola Proyek Program Satu Peta/Percepatan Reforma Agraria; perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur; perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Blitar; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar; dan perwakilan dari PT Syngenta Seeds Indonesia Wilayah Blitar. (LS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id