Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Gelar Training Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

karanganyarkab.go.id

Asda II Kota Bekasi Serahkan Sejumlah Penghargaan pada Apel Pagi

bekasikota.go.id

Kota Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan apel gabungan aparatur pada Senin, (25/11/2024) bertempat di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani. Peserta apel terdiri dari berbagai OPD yang berkantor di Kantor Wali Kota Bekasi, para kepala OPD,...

Manfaatkan Investasi Hasil Kunjungan Kerja ke Berbagai Negara, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN

ekon.go.id

Pemerintah terus menempuh berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara kumulatif hingga Q3-2024, capaian realisasi investasi pada KEK telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2024, hingga bulan September 2024, investasi telah terealisasi sebesar Rp68,43 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang.

Lanud Mus-Pemko Sabang, lakukan simulasi uji coba makan bergizi gratis.

sabangkota.go.id

Sebanyak anakanak yang terbagi dari dua sekolah yakni Paud Angkasa Lanud Mus dan Sekolah Dasar Negeri Sabang menerima makanan bergizi gratis Ini mer...

Menaker : Perlu Strategi Preventif Perluas Kepesertaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan

kemnaker.go.id

Jakarta--Menaker Yassierli berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menciptakan terobosan untuk menjaring pekerja sektor informal mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya diperlukan strategi preventif untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja informal yang rentan risiko kerja. "BPJS Ketenagakerjaan sudah on the track. Langkah selanjutnya perlu strategi atau terobosan untuk mengajak pekerja informal yang pendapatannya tak menentu, tapi mereka bisa aktif membayar kewajiban sebagai peserta, " kata Yassierli  usai membuka Social Security Summit Tahun 2024 bertema 'Menyelamatkan Kelas Menengah & Kelompok Rentan Demi Indonesia Emas' di Jakarta, Selasa (26/22/2024). Yassierli menceritakan dari pengalamannya membantu menyusun rencana Kementerian Kesehatan tahun 2015, strategi preventif jauh lebih kuratif. Untuk itu, ia menginginkan konsep preventif ini diterapkan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Melalui strategi preventif menurut Yassierli, BPJS Ketenagakerjaan dapat membedah tingkat risiko kecelakaan di setiap industri dan penyebabnya. Pendataan tersebut dapat digunakan untuk melakukan intervensi agar kecelakaan di industri tersebut tidak terjadi. "Ongkos untuk melakukan upaya preventif jauh lebih kecil ketimbang harus membayar JKK. sehingga pengeluaran untuk JKK dapat berkurang," ujarnya. Yassierli menambahkan strategi preventif  juga bisa diimplementasikan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan sebagai Lembaga yang melakukan mitigasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Dibutuhkan mitigasi dan strategi yang disiapkan dengan dukungan berbagai pihak lewat data dan riset," katanya. Yassierli menambahkan yang menjadi tantangan lainnya saat ini adalah bukan sekedar memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di sektor pekerja informal. Tetapi bagaimana jaminan sosial tersebut memberikan dampak penting ke para peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Saya berharap tak hanya sebatas bagaimana meningkatkan kepesertaan dari (sektor) informal, walaupun saat ini masih menjadi tantangannya. Tapi benar-benar jaminan sosial ini menjadikan sesuatu buat mereka dan satu hal penting bahwa Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah merupakan hak azasi bagi semua pekerja," kata Yassierli yang pada acara tersebut turut serta didampingi Wakil Menteri Immanuel Ebenezer.  Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan hingga saat ini keikutsertaan pekerja informal (Bukan Penerima Upah) baru mencapat 9,4 juta orang dari total 40,80 juta pekerja terlindungi jaminan sosial. Sementara pekerja formal yang terlindungi 31 juta orang dan 5,6 juta pekerja konstruksi.  Biro Humas Kemnaker

Kemnaker Targetkan 16.230 Orang Ahli K3 Berkinerja Tinggi

kemnaker.go.id

dan Kesehatan Kerja (K3) selama tahun 2024 sebesar 50 persen dari total 32.650 orang. Dari jumlah tersebut, 75 persen diharapkan menjadi Ahli K3 Berkinerja Tinggi. "Sepanjang tahun 2024 sudah dilakukan tujuh batch kegiatan, dengan target sebanyak 16.230 orang Ahli K3 Berkinerja Tinggi," kata Plt. Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Fachrurozi, saat membuka acara Peningkatan Kompetensi Ahli K3 Tahun 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024). Hingga enam batch (Oktober 2024), kegiatan peningkatan keahlian K3 telah melibatkan 12.735 orang Ahli K3. Sementara batch ketujuh bulan November ini diikuti oleh 1.400 peserta secara offline dan online. "Jumlah peserta ini menunjukkan bahwa Kemnaker terus berupaya menjawab tantangan dan isu K3, termasuk penyakit akibat kerja," ujar Fachrurozi. Fachrurozi menyampaikan pesan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, agar Ditjen Binwasnaker & K3 dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja. Ia yakin melalui kegiatan peningkatan Ahli K3 ini, berbagai tantangan yang disampaikan Menaker dapat terjawab. "Termasuk data dan informasi kecelakaan kerja yang merupakan modal penting untuk merencanakan kegiatan sesuai tuntutan perkembangan," katanya. Fachrurozi juga menegaskan bahwa promosi K3 tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Narasi K3 diperlukan tidak hanya untuk mencegah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk berkontribusi besar pada peningkatan produktivitas. Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemnaker, Hery Sutanto, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ahli K3 di perusahaan, sekaligus memperbarui pemahaman mereka terhadap regulasi dan kebijakan terbaru tentang K3. Biro Humas Kemnaker