Jakarta--Posko THR 2024 Kementerian Ketenagakerjaan mulai ditutup pada 18 April 2024. Hingga hari terakhir penutupan, jumlah aduan THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah laporan aduan sebanyak 2.369 aduan dan perusahaan yang diadukan sebanyak 1.558 perusahaan.

“Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti aduan-aduan tersebut,” kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (18/4/2024).

Anwar Sanusi menjelaskan, 1.539 aduan yang masuk tersebut terdiri dari aduan THR tidak dibayarkan sebanyak 929 aduan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebanyak 383 aduan, dan THR telat dibayarkan sebanyak 227 aduan.

Dari sisi persebaran aduan, Provinsi DKI Jakarta paling banyak mendapatkan aduan dengan jumlah 483 aduan pada 292 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 285 aduan pada 168 perusahaan, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 130 aduan pada 95 perusahaan. Sedangkan aduan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada aduan sama sekali.

Anwar Sanusi mengatakan, Posko THR 2024 juga mencatat sejumlah penurunan aduan THR pada sektor-sektor industri dibandingkan tahun 2023. Di antaranya industri pengolahan yang turun dari 28,4% menjadi 15%; aktivitas keuangan dan asuransi yang turun dari 8% menjadi 4,2%, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang turun dari 7,8% menjadi 3,3%.

“Adanya penurunan aduan THR ini diharapkan menjadi indikator membaiknya kondisi bangsa ini, serta kita harapkan dapat terus terjaga trennya pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, saat ini pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dinas ketenagakerjaan di daerah juga juga sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 133 perusahaan.

“Saat ini sudah terdapat 133 Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP). Nantinya setelah ada LHP maka secara bertahap akan dikeluarkan Nota Pemeriksanaan I, Nota Pemeriksaan II, hingga Rekomendasi Pemberian Sanksi terhadap perusahaan,” ujarnya.


Biro Humas Kemnaker

Selengkapnya

Berita Terbaru

Peringati Hardiknas, Pemkab Malra Serukan Gotong Royong Wujudkan Pendidikan Berkemajuan

Langgur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malra pada Jumat (2/5/2025). ...

Pemko Banda Aceh Jajaki Kerja Sama dengan Universitas Utara Malaysia

Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menerima audiensi delegasi Universitas Utara Malaysia (UUM) di pendopo [...]

PERINGATAN HARDIKNAS BUPATI TOLITOLI BERHARAP MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERBAIK, BERMUTU DAN BERKEMAJUAN BAGI SELURUH ANAK BANGSA

PERINGATAN HARDIKNAS BUPATI TOLITOLI BERHARAP MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERBAIK, BERMUTU DAN BERKEMAJUAN BAGI SELURUH ANAK BANGSA

Rektor UPNVJ Diangkat Menjadi Anggota Luar Biasa LVRI

HumasUPNVJ - Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm., resmi dianugerahi gelar Anggota Kehormatan Luar Biasa oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Penghargaan ini

Hardiknas 2025, Pemkot Bogor Mantapkan Komitmen Pendidikan Berkeadilan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem penerimaan murid baru yang transparan dan berintegritas. Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan komitmen dukungan Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi. Penandatanganan dilakukan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Wilayah (Forkopimwil) Jawa Barat, dan Dewan Pendidikan

Meningkat, Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 KPU 73,51

KPU yang berhasil meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 menjadi 73,51 dengan predikat BB.

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional