Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Sosialisasi Implementasi Kantor Elektronik di Swissotel Jakarta PIK Avenue pada Selasa (07/05/2024). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Bertindak selaku pembicara kunci, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Dalam sambutannya ia mengatakan, di samping menjalankan program strategis nasional, Kementerian ATR/BPN sedang membangun sistem untuk peningkatan level. Hal ini dimulai dengan mewujudkan 104 Kabupaten/Kota Lengkap yang diikuti dengan Implementasi Kantor Elektronik. 

Menurut Sekjen Kementerian ATR/BPN, kedua hal tersebut juga harus dibarengi dengan integritas para jajaran dengan mewujudkan predikat Zona Integritas di 104 Kantor Pertanahan (Kantah) terpilih. "Jadi kita merubah sistem elektronik dan membangun zona integritas ini bagian dari kita melakukan perubahan, kita tidak bisa memberikan layanan kepada masyarakat seperti sekarang. Masyarakat menuntut perubahan pelayanan lebih baik dan integritas dari Bapak/Ibu semua," tuturnya.

Digitalisasi memiliki banyak kelebihan. Mulai dari keamanan yang lebih tinggi, meningkatnya kepercayaan masyarakat karena mengurangi proses tatap muka, waktu yang lebih efisien dalam mencetak sertipikat, hingga efisiensi tempat penyimpanan yang tidak lagi berbentuk ruang. Suyus Windayana berharap, dengan digitalisasi layanan, nantinya Kementerian ATR/BPN dapat memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat.

"Kenapa kita harus pindah ke digital, karena kita harus membangun sistem baru. Kita pindah ke elektronik bukan suatu inovasi tapi bagian dari perubahan zaman yang kita lewati. Kita melihat beberapa layanan yang ada di masyarakat, saya pikir dengan elektronik ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada," tutur Suyus Windayana.

Saat ini sudah 30 Kantah yang telah mengimplementasikan Kantor Elektronik. Diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi hingga akhir Juli mendatang, 74 Kantah yang belum melaksanakan implementasi tersebut sudah menerapkan Kantor Elektronik. "Sehingga, apa yang diamanatkan Presiden RI kepada Pak Menteri terkait pelaksanaan elektronik secara masif berhasil dilaksanakan," terang Suyus Windayana.

Senada dengan Sekjen, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto pun mengatakan bahwa pembangunan sistem digitalisasi guna mewujudkan instansi berkelas dunia tersebut juga harus dibarengi dengan integritas dari sumber daya manusianya. Ia mendorong seluruh jajaran agar membentuk diri yang berintegritas untuk mewujudkan Zona Integritas. Salah satu upaya yang ia kejar adalah dengan pembentukan Zona Integritas secara sistematis, lengkap, dan berkelanjutan.

"Kita harus meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, mempermudah dan mempercepat pelayanan salah satunya dari pembangunan Zona Integritas ini. Saya inginnya semua yang bergerak di Kantah punya pemahaman yang sama mengenai Zona Integritas terutama Kepala Kantor, bisa melakukan sosialisasi ke jajarannya. Dengan WBK (Wilayah Bebas Korupsi, red), kita bisa menjadi instansi berkelas dunia," ucap R.B. Agus Widjayanto.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi menyatakan bahwa layanan elektronik merupakan upaya Kementerian ATR/BPN mempercepat pelayanan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana indeks kepuasan masyarakat serta persepsi antikorupsi bisa meningkat.

Dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, Asnaedi yakin jajaran di 104 Kantah terpilih dapat mewujudkannya bersama. "Dengan layanan elektronik ini kita berharap penyalahgunaan kewenangan yang semestinya tidak kita lakukan bisa kita hilangkan. Saya yakin teman-teman di 104 Kantah mampu melaksanakan ini karena yang paling utama dibutuhkan adalah komitmen pimpinan," ujar Asnaedi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin dan LP2B), I Ketut Gede Ary Sucaya beserta jajaran. Hadir sebagai peserta, seluruh Kepala Kantah dari 104 kabupaten/kota yang diprioritaskan menjadi Kabupaten/Kota Lengkap. (LS/FA)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalah Humas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id