Dukung Kinerja Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI Usulkan Pembentukan UU Khusus Reforma Agraria demi Tuntaskan Tumpang Tindih Regulasi

atrbpn.go.id

Denpasar - Sebagai mitra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mendukung kerja Kementerian ATR/BPN, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang saat menghadiri Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024). Junimart Girsang menyebut, Kementerian ATR/BPN perlu melakukan penataan ulang masalah pertanahan secara baik demi terwujudnya kepastian hukum bagi kemaslahatan masyarakat. "Kami akan tetap melakukan pengawalan, pengawasan supaya Kementerian ATR/BPN dapat bekerja dengan maksimal, khususnya dalam implementasi Reforma Agraria," ujarnya.  Saat sesi diskusi berlangsung, Junimart Girsang mengemukakan, satu hal yang jadi perhatian utamanya adalah pembenahan sistem terkait implementasi Reforma Agraria. Menurutnya, perlu ada aturan khusus yang mengatur Reforma Agraria.  "Saya sering menyampaikan di forum-forum resmi, regulasi pertanahan Indonesia ini sangat banyak sekali, namun kita tahu bahwa masalah tumpang tindih pertanahan Indonesia belum ada regulasinya," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Dalam momen tersebut, Junimart Girsang mengusulkan agar dibuat Undang-Undang khusus Reforma Agraria dengan eksekusinya adalah pembentukan suatu Badan di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN yang khusus menangani Reforma Agraria.  "Nantinya beberapa kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dengan berlandaskan Pancasila. Seperti halnya antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena (sinergi, red) ini bukan masalah hak atau kewenangan milik siapa, namun ini masalah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," jelas Junimart Girsang. Dikatakan oleh Junimart Girsang bahwa Komisi II DPR RI berencana melakukan komunikasi dengan Komisi IV DPR RI selaku Mitra Kementerian LHK  terkait rapat gabungan. "Kami akan mengundang mitra masing-masing untuk menyinkronkan irisan permasalahan ini, agar tujuan Reforma Agraria dapat tercapai dan masyarakat betul-betul mendapat kepastian hukum," pungkasnya. (AR/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Damkar Banjar Evakuasi Pohon Tumbang di Depan CBS

infopublik.banjarkab.go.id

Sekdako Dumai Ikuti Pelaksanaan Shalat Idul Adha Berjamaah Di Masjid Paripurna Al Mannan

web.dumaikota.go.id

DISKOMINFOTIKSAN, DUMAI - Tampak ratusan masyarakat memenuhi Masjid Paripurna Al Mannan untuk melaksanakan Shalat Idul Adha Berjamaah. Tampak Ust. Maulana Muhammad Jaya Al Hafidz memimpin khutbah...

Anggota DPRD Jateng Gelar FGD Bersama PWRI Blora

blorakab.go.id

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah H. Abu Nafi, SH., mengingatkan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. “Oleh karena itu dalam kehidupan sebaiknya berpegang teguh pada prinsip SIPS. Syukur, Ikhlas, Pasrah dan Sabar serta taat nasehat dari orang tua dan para alim ulama, tak terkecuali restu dari sang isteri,” ucap Abu Nafi saat menyampaikan sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) di ruang pertemuan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)...

Pererat Silaturahmi, Pj Wako Gelar Open House Rayakan Idul Adha 1445 H

pekanbaru.go.id

Land Administration Paradigm Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria

atrbpn.go.id

Denpasar - Administrasi pertanahan menjadi syarat penting dalam membangun Reforma Agraria. Hal ini berguna untuk mengetahui secara keseluruhan keadaan bidang tanah di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan adanya Land Administration Paradigm untuk menyelaraskan peta bidang tanah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (14/06/2024).  “Jadi menurut saya, yang harusnya Kementerian ATR/BPN lakukan adalah spasialnya kita bereskan dulu,” kata Virgo Eresta Jaya. Adapun Land Administration Paradigm yang dimaksud Dirjen SPPR ialah adanya Key Register atau Unique Parcel Identifier di bidang spasial. Artinya, dari seluruh spasial yang ada harus dikendalikan oleh satu penanggung jawab. “Dalam hal ini tanah juga begitu, poligon-poligon batas wilayah silakan siapa yang bertanggung jawab, address, bidang tanah siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada Key Register atau Unique Parcel Identifier mau tanah di pesisir atau tanah di hutan itu harusnya satu barang. Jadi siapa pun bisa mengisi izin apa pun, tetapi yang bertanggung jawab hanya satu,” jelas Dirjen SPPR. Dengan Unique Parcel Identifier, spasial bidang tanah dapat mudah diidentifikasi. “Itu yang kami usulkan, perlu ada Key Register di negeri ini, di bidang spasial, supaya tidak ada lagi bahasa tumpang tindih, yang ada data spasial itu Unique Parcel Identifier kita manfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Jadi dari situ terlihat ada overlap atau tidaknya,” tutup Dirjen SPPR.  Hal ini disampaikan Dirjen SPPR kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sebagai pihak berwenang yang dapat menindaklajuti usulan tersebut. Adapun hadir sebagai perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, yakni Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Marcia Tamba. Adapun Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini dimoderatori oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta CSO. (MW/PHAL) #AHYMenteriATR#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia#SetiapKitaAdalahHumas#SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id