
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jambi. Dalam Kunker tersebut, membahas terkait bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, Perda Nomor 10 Tahun 2015 telah meraih penghargaan terbaik ketiga Nawacita Legislasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dan pada tahun 2022 beberapa lembaga hukum telah lolos verifikasi dan akreditasi. “Alhamdulillah dari 600 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalsel masuk tujuh LBH yang sudah di akreditasi oleh Kemenkumham RI,” ungkap Jaini, di...
Selengkapnya