Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Rabu (29/05/2024). Rakernis tahun ini mengusung tema “Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Pertanahan secara Terukur Melalui Perbaikan Tata Kelola Kasus Pertanahan”.

Dalam menuntaskan sengketa dan konflik pertanahan, jajaran Kementerian ATR/BPN perlu mengedepankan tiga nilai, yaitu tegas, tuntas, dan terukur. "Saya rasa itu yang harus kita lakukan, bahwa dalam menyelesaikan kasus seperti ini harus tegas. Bukan hanya tegas, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin melakukan percepatan, tapi harus diyakinkan segala sesuatunya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

"Kemudian tuntas, ini harus kita jaga spirit konsistensi dan komitmen, tidak boleh kendor di tengah jalan. Dan terukur, tentu semua harus bisa dijelaskan secara logis dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan bisa dievaluasi. Inilah yang menjadi penting untuk dihadirkan prinsip dalam langkah-langkah preventif dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan," tambah Menteri AHY.

Berkaca dari tema Rakernis, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa pencegahan dan penindakan menjadi hal yang utama. Tak hanya menjadi wacana, tetapi kedua hal tersebut ia lihat telah dilaksanakan dengan baik oleh jajaran Ditjen PSKP. Mulai dari kegiatan Pra-Ops hingga penindakan sejumlah kasus pertanahan di beberapa daerah menjadi bukti konkret dari berjalannya penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

"Semuanya penting, bicara pencegahan kita selalu berharap lebih baik mencegah daripada menindak, tapi kita juga tidak akan segan dan ragu untuk melakukan penindakan yang tegas jika dibutuhkan. Semangatnya adalah jika bisa dicegah, maka jauh lebih baik dan kita ingin lebih progresif mencapai target operasi," kata Menteri AHY.

Dengan target penyelesaian yang lebih progresif, Menteri ATR/Kepala BPN mengajak jajarannya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Di antaranya seperti dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

"Mudah-mudahan ke depan ketika masuk ke proses pengadilan tidak ada lagi perbedaan, sehingga keputusannya tidak menimbulkan masalah baru. Kompetensi dibangun dan hubungan emosional juga ditingkatkan. Kerja sama dan kolaborasi semacam ini perlu dilakukan dengan berbagai lembaga terkait dan ini bisa menjadi contoh di jajaran ATR/BPN di tingkat daerah," ujar Menteri AHY.

Sinergi dan kolaborasi ini juga dibutuhkan dalam memberantas mafia tanah yang telah menjadi momok bagi masyarakat luas. Sebab menurut Menteri ATR/Kepala BPN, mafia tanah merupakan sekumpulan dari aktor intelektual yang memiliki jaringan dan cerdas yang bisa mengakali sistem serta memanipulasi data.

"Artinya memang ini harus diselesaikan secara bersama, tidak cukup kuat kita untuk berdiri sendiri. Itulah kenapa harus membangun sinergi dan kolaborasi. Kalau tidak tuntas, ini akan meniadakan sesaat karena mereka akan terus bertransformasi, penyakitnya masih ada. Tuntaskan penyakit itu, potong segala network mereka yang telah menghadirkan permasalahan, ketidakadilan, dan keresahan bagi masyarakat," ucap Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSKP, Iljas Tedjo Prijono melaporkan sedikitnya terdapat tiga hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat sistem Kementerian ATR/BPN mencegah timbulnya kasus pertanahan. Pertama, penguatan serta efektivitas dari Satgas-Anti Mafia Tanah di seluruh wilayah Indonesia; penguatan kebijakan dengan Rancangan Peraturan Menteri terkait Pencegahan yang saat ini masih dalam proses penyusunan; serta adanya integrasi data dengan para pemangku kepentingan terkait.

"Dengan cara seperti itu mudah-mudahan ke depan harapannya kasus pertanahan bisa kita turunkan, kecepatan dalam penyelesaian bisa kita tingkatkan, pencegahan bisa kita lakukan, dan dengan adanya data tunggal akan mudah terakses (informasi kasus pertanahan, red)," tutur Iljas Tedjo Prijono.

Saat membuka Rakernis, Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal PSKP melakukan pemukulan gong. Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron; perwakilan dari POLRI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung; serta 340 jajaran yang menjadi peserta Rakernis kali ini. (LS/FA/AK/RK)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id