Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria. Pekerjaan lintas sektor ini disoroti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait konflik agraria di daerah.

“Pengaduan masyarakat yang diterima oleh BAP DPD RI didominasi masalah pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, konflik agraria terkait kepemilikan tanah baik antara kelompok maupun perorangan, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan instansi pemerintah,” ungkap Ketua BAP DPD RI, Tamsil Linrung dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian ATR/BPN dan KLHK, di Jakarta, Rabu (05/06/2024).

Pada kesempatan ini, Tamsil Linrung menyebutkan sembilan kasus konflik agraria yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada BAP DPD RI. “Kami telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada masa sidang sebelumnya, yakni dua di Provinsi Kalimantan Timur, lalu Maluku, Riau, Bali, Jawa Tengah, Jambi, Lampung, dan Papua,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan bahwa tujuh pengaduan masyarakat tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Sementara itu, dua pengaduan lainnya diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP).

“Ini bagian dari monitoring BAP DPD RI tentang apa yang kita lakukan. Saya janji jika ada hal-hal yang bisa kita selesaikan segera, akan kita selesaikan. Tetapi ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan, misalnya dengan KLHK dan pengadilan. Namun, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN akan kita selesaikan segera,” tegas Suyus Windayana.

Berkata senada, Direktur Jenderal Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq memastikan jalannya koordinasi antara KLHK bersama Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria. “Dari sembilan pengaduan tadi, ada lima yang menjadi tugas dan fungsi kami, terutama di Provinsi Papua ini menjadi target proyek strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Kami sangat senang bisa hadir di Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat kali ini, Direktur Jenderal PHPT, Asnaedi dan Direktur Jenderal PSKP, Iljas Tedjo Prijono beserta jajaran. Rapat ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BAP DPD RI, Evi Apita Maya dan Bambang Santoso serta sejumlah Anggota BAP DPD RI. (YS/RT)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id