Bandung - Usai meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik di Bali dan Banten pada Mei lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kali ini meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik di 11 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat secara serentak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024).

Adapun 11 Kantah yang diresmikan Implementasi Layanan Elektroniknya antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Implementasi Layanan Elektronik terus digencarkan karena menurut Menteri AHY dengan layanan elektronik, khususnya keluaran berupa Sertipikat Tanah Elektronik dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. "Dengan melakukan alih media dari yang serba konvensional menjadi serba digital, maka banyak keuntungannya," ujarnya.

"Kalau sudah memiliki Sertipikat Tanah Elektronik artinya sudah masuk ke dalam database, jadi tidak perlu khawatir karena rusak, hancur, bahkan hilang. Sertipikat Tanah Elektronik juga tidak semudah itu diduplikasi, dipalsukan atau digandakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk juga mafia tanah karena sudah ada dalam database yang bisa dicek kapan saja keabsahannya," tambah Menteri AHY.

Semangat Implementasi Layanan Elektronik juga sebagai satu upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap secara cepat. Dengan dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, maka suatu daerah akan memiliki keuntungan tersendiri. Pemerintah daerah (Pemda) bisa lebih mudah dalam menentukan kebijakan terkait tata ruangnya dan yang terpenting adalah meminimalisir adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.

"Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sukseskan, kita kawal bersama mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang lengkap semua kabupaten/kota-nya bisa melayani secara elektronik," imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meyakini bahwa dengan Implementasi Layanan Elektronik akan membawa dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah se-Jawa Barat. Maka dari itu, ia beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung dan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan dan menyukseskan program tersebut.

"Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat dan Pemda untuk mendukung penuh implementasi Sertipikat Tanah Elektronik ini dan tentunya kolaborasi antara pemerintahan pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat," tutur Bey Machmudin.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar memastikan bahwa seluruh Kantah se-Jawa Barat akan segera melakukan Implementasi Layanan Elektronik. Hal ini menurutnya juga menjawab tantangan zaman yang memang menuntut jajarannya untuk melakukan digitalisasi. 

Kendati baru 11 Kantah yang meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik, Yuniar Hikmat Ginanjar dalam laporannya menyampaikan sebelumnya telah menerbitkan sertipikat dalam jumlah yang tidak sedikit. "Meskipun baru malam ini melaksanakan grand launching, tetapi kami selama ini sudah menerbitkan 5.332 bidang Sertipikat Tanah Elektronik, di antaranya 2.002 Sertipikat Hak Milik (SHM), 782 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), 2.476 sertipikat Hak Pakai, dan SHM bagi Sarusun 74 bidang," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantah se-Jawa Barat khususnya dari 11 kabupaten/kota yang meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik. Hadir pula, Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat. (LS/PHAL)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Berita Terbaru

Kepengurusan Koperasi Merah Putih Desa Pasaribu Doloksanggul Terbentuk

Doloksanggul - Kepengurusan Koperasi Merah Putih di Desa Pasaribu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten H

Dispursip Kobar Laksanakan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling ke SDN 1 Babual Baboti

MMC Kobar - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan layanan Mobil Perpustakaan Keliling. Kali...

Menaker Dorong Inklusivitas Industri bagi Penyandang Disabilitas

Cilegon- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Provinsi Banten, Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dan sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Banten menandatangani Komitmen Bersama Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disablitas (PD), di kota Cilegon, Banten, Rabu (14/5/2025). Komitmen bersama ini dilakukan untuk mendorong partisipasi tenaga kerja PD di dunia kerja inklusif dan berkelanjutan.Selain Komitmen Bersama, juga dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Menaker Yassierli, dengan Ketua Baznas Noor Achmad terkait sinergi pelaksanaan program ketenagakerjaan dan dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabiltas"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen semua pihak, khususnya para pemberi kerja dalam menyukseskan program penguatan peran Penyandang Disabilitas yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, " kata Yassierli dalam sambutannya.Sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas, Yassierli mendorong setiap perusahaan di kawasan industri Banten dapat menerima tenaga kerja yang inklusive dan menyampaikan informasi lowongan kerja di platform siapkerja di Kemnaker."Ini kolaborasi positif, kami hadir di Cilegon untuk menemui pimpinan perusahaan di kawasan industri agar rekrutmen itu harus inklusive dan terbuka untuk siapa saja termasuk bagi tenaga kerja disabilitas, " katanya.Yassierli mengatakan sejumlah program Kemnaker dalam mengurangi pengangguran, di antaranya sistem informasi pasar kerja (labor market information system), dan program pemagangan dalam dan luar negeri yang terintegrasi. “Pengelolaan ketenagakerjaan ke depan harus inklusif. No one left behind,” ujar Yassierli.Yassierli menyatakan data Kemnaker mencatat, dari 5,17 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Sebanyak satu juta di antaranya masuk kategori angkatan kerja, namun baru sekitar 928 ribu yang bekerja. "Permasalahan ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks dan perlu keterlibatan serta kolaborasi dari semua pihak, " katanyaYassierli memberikan apresiasi atas terobosan dan kepedulian Baznas  kepada Penyandang Disabiltas untuk memiliki skill sebelum diterima bekerja di perusahaan. "Ini terobosan Baznas untuk mengatasi kendala selama ini yakni kesiapan skill tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebelum diterima perusahaan, " katanya.Sementara Noor Achmad mengungkapkan tahun 2025 ini akan ada 1000 orang Penyandang Disabilitas menerima manfaat (pelatihan) Baznas, masing-masing sebesar Rp10juta dan dilanjutkan berikutnya program magang. "Kolaborasi antara Kemnaker dengan Baznas dapat terus dilanjutkan karena program Kemnaker dan Baznas akan selalu beririsan, " ujarnya.Biro Humas Kemnaker

Menaker Tegaskan Komitmen Hapus Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja

Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Hal tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk "Stop Percaloan: Melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan", yang digelar di Kantor Pengelola Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).“Praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional. Ini harus kita hentikan bersama,” tegas Yassierli.Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pungutan liar dan manipulasi informasi lowongan kerja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Sebagai langkah preventif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaporan lowongan kerja secara terbuka dan transparan melalui platform SIAPkerja.Dalam forum tersebut, Yassierli juga mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam proses rekrutmen agar lebih efisien, objektif, dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Ia menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dari perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.“Ini bukan semata-mata soal regulasi, melainkan soal integritas dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Yassierli.Senada dengan Menaker, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi, menyatakan bahwa percaloan tenaga kerja bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap hak dasar pencari kerja.“Adanya percaloan merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak,” tegas Fahrurozi.Sementara, General Manager PT MMID Kawasan Industri MM2100, Darwoto, mengapresiasi langkah yang diambil Kemnaker bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberantas praktik percaloan tenaga kerja."Ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang rentan terhadap praktik percaloan," ujarnya.Biro Humas Kemnaker

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional