Harga Bapokting di Pasar Rakyat Sumedang Stabil

sumedangkab.go.id

Penulis :Endan Dodi Kusnaedi |Editor :Deddi RustandiDISKOPUKMPP - Harga kebutuhan pokok dan penting ...

Paljaya-UNICEF Edukasi Siswa SD Pengolahan Air Limbah

beritajakarta.id

Pemkab. Lumajang-Malang-Kota Mojokerto Teken MoU Pengendalian Inflasi

portalberita.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemkab. Malang dan Pemkot Mojokerto berkolaborasi untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah serta memperkuat sinergisitas dalam pengendalian inflasi.

Muscab HISWANA MIGAS, Kolaborasi dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Terbarukan

portalberita.lumajangkab.go.id

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Besuki menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-XI tahun 2024 untuk memilih dan mengukuhkan pengurus cabang baru yang akan memimpin Hiswana Migas untuk periode tahun 2024 - 2028.

Empat Paslon Bupati dan Wabup Merauke Kembali…

suara.merauke.go.id

Kegiatan visitasi, monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik

banggailautkab.go.id

Ketua Komisi Informasi Daerah Sulawesi Tengah Bapak Hi. Abbas H. Rahim, SH, MED kunjungi Kabupaten Banggai Laut dalam Rangka Visitasi dan Monev terhadap Implementasi Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banggai Laut, Rabu, 20 nop 2024. Kunjungan perdana yang dilaksanakan oleh Komisi informasi daerah Sulawesi Tengah ke Kabupaten Banggai Laut adalah bagian dari kunjungan lanjutan dibeberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah. Kegiatan visitasi, monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik adalah bentuk komitmen dari Komisi Informasi Daerah Sulawesi Tengah untuk memastikan pelaksanaan dan pengelolaan PPID utama dan Pelaksana di Kabupaten Banggai Laut dapat terukur dan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi yang diharapkan. PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. Tugas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) PPID memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan efisien. Setiap badan publik, baik pemerintah maupun non-pemerintah, diwajibkan memiliki PPID untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi informasi daerah Sulawesi Tengah menyampaikan, "Ada 4 pokok penting yang harus jadi perhatian dalam pengelolaan PPID, yakni ; 1. Sarana prasarana penunjang yang memadai 2. Tersedianya Daftar informasi publik ( DIP) disetiap OPD 3. Komitmen Pemimpin terhadap keterbukaan informasi publik. 4. Dukungan sistem Digitalisasi yang lengkap. ( ujarnya) . Kepala Bidang IKP Ismail A. S. Supa, S. Sos mewakili Kepala Dinas Kominfo mengucapkan terimakasih kepada Ketua Komisi informasi daerah Sulawesi Tengah yang telah menyempatkan hadir langsung pada Kantor Dinas Kominfo Banggai Laut. "Atas nama kepala Dinas Kominfo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua Komisi informasi daerah Sulawesi Tengah atas kunjungan dan kami akan berupaya semaksimalnya mungkin untuk mengoptimalkan fungsi dari PPID utama Kabupaten Banggai Laut yang berada pada Dinas Kominfo " ( ujar Ismail). Dipenghujung acara kunjungan Ketua Komisi informasi daerah Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Dinas Kominfo juga diharapkan hadir dalam penganugerahan kategori Keterbukaan informasi publik 2024 di Palu. Foto bersama menjadi akhir dari kegiatan tersebut. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Pejabat Pranata Humas, Crue Radio Pemda dan staf bidang IKP. Sumber : Ismail supa ( Kabid IKP)