Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024 di Banjarbaru, Kamis (28/11/2024) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Husnul Hatimah menyampaikan pelanggaran TPPO merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kekerasan. Tentu ini perlu adanya koordinasi yang kuat dengan gugus tugas sehingga dapat mengimplementasikan bagaimana perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan. “Kita akan pantau terus terkait dengan kelompok-kelompok rentan dan juga yang dapat menjadi korban dan terindikasi TPPO,” kata...