Ponpes Dzikir Al – Fath Kirim 10 Orang Ustaz ke Maluku
9 Januari, 2025

Reporter : Arif Hidayat Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, melepas secara resmi 10 orang peserta program Ustaz Garis Depan (UGD) Pondok Pesantren Dzikir Al – Fath yang akan bertugas di Maluku. Pelepasan dilaksanakan pada …

Selengkapnya

BERITA TERKAIT

Penyaluran BLT di Kecamatan Galang, Rudi: Tahun Depan Akan Ada Kebijakan Lain

Aplikasi IDAMAN Satu Inovasi dari Disdik Pekanbaru

Semangati Pelajar untuk Giat Menabung, Wali Kota: Belajar Mengendalikan Diri

Pj Gubernur DKI Tinjau Kali Pesanggahan di RW 09 Kembangan Selatan

Kota Pariaman Kembali Raih Penghargaan Kota Terinovatif dalam IGA 2023

Kota Lubuk Linggau Masuk 10 Kota Terendah Angka Inflasi Bulan Agustus 2024

Berita Pilihan

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

Pemkab Gorontalo Gelar Apel Kendis Roda Empat

Meriahkan HKG 2022, PKK Kabupaten Gelar lomba Dana – Dana Caca Danca

Berita Terbaru

Kemnaker Tegaskan Usia Pensiun Pekerja Telah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimulai dari 2019 pensiun  57 Tahun, 2022 menjadi 58 Tahun dan pada Tahun 2025 menjadi 59 Tahun. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui siaran pers pada Kamis (9/1/2025) menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya. Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. "Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat,” jelas Sunardi. Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban  lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan  terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja, pungkas Sunardi. Biro Humas Kemnaker

Wamenaker Buka Munas Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit di Yogyakarta

Yogyakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, serta Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI), Roy Jinto Ferianto, membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK-SPSI) di Yogyakarta, Rabu (8/1/2025). Wamenaker menyebut Munas FSP TSK-SPSI sebagai momen penting dalam perjalanan panjang perjuangan buruh, terutama setelah sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikabulkan. “Munas FSP TSK-SPSI adalah peluang besar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga ke depan tidak ada lagi perselisihan industrial yang kontra produktif,” ujar Wamenaker. Wamenaker juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap menjadi kekhawatiran bagi pekerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai program solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Wamenaker menekankan pentingnya sikap patriotik bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo yang selalu menekankan bahwa patriotisme harus menjadi landasan dalam menjaga hubungan industrial. “Jika tidak ada rasa persatuan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi hanyalah perselisihan. Semua persoalan dapat diselesaikan asalkan ada semangat patriotisme dari kedua belah pihak,” pungkas Wamenaker. Biro Humas Kemnaker

Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih Bekomitmen Wujudkan Singkawang Hebat Jilid Dua

Singkawang, MC - Walikota Singkawang terpilih Tjhai Chui Mie dan Wakil Walikota Singkawang terpilih Muhammadin berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.    “Kami...

Pj Bupati Lambar Nukman Hadiri Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M menghadiri rapat pleno terbuka penetapan...

Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas Bupati Grengseng…

BERITAMAGELANG.ID - Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih, Grengseng Pamuji…

KPU Tetapkan Gus Haris-Ra Fahmi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih

Reporter : Syamsul AkbarKRAKSAAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo secara resmi menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Gus dr. Muhammad Haris dan Ra Fahmi AHZ sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati

Topik Populer

TERPOPULER HARI INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

Pemkab Gorontalo Gelar Apel Kendis Roda Empat

TERPOPULER MINGGU INI

Wabup Hendra Buka Tournament Sepak Bola Sasando Cup Tahun 2022

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto membuka tournament sepak bola (U 15) SASANDO CUP Tahun 2022 se Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tibawa.

Bupati Nelson Jadi Narasumber Pelatihan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang SOP-GA

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjadi Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah Tentang Standard Operating Procedure – Good Agricutural Practices (SOP-GAP) Komoditi

Goa Kalilawa Waterfall Dulamayo Utara Jadi Potensi Wisata Daerah

LIMBOTO – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S Hemeto mengatakan Wisata Goa Kalilawa di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mampu jadi potensi wisata

Jadi Narsum Webinar Nasional, Bupati Nelson Paparkan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara

LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada acara Webiner Nasional dengan Tema “Ayo Bangkit, Kelapa Pohon Kehidupan Menjadi Industri Strategis Nasional. Webiner Nasional